Profesi Keuangan

Konflik Kepentingan Itu Ada Dalam Profesi Keuangan Di Indonesia

Konflik Kepentingan Itu Ada Dalam Profesi Keuangan Di Indonesia

Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 216/PMK.01/2017 tentang Akuntan Beregister. PMK 216/PMK.01/2017 ini merupakan revisi atas PMK 25/PMK.01/2014 tentang Akuntan Beregister Negara. 

Berdasarkan peraturan ini, KJA diberi mandate untuk dapat memberikan jasa akuntansi, jasa manajemen, jasa perpajakan, dan jasa sistem informasi. Namun, KJA tidak boleh memberikan jasa asurans atau jasa audit seperti yang dimaksud dalam dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik. Jasa asurans ini merupakan jasa yang diberikan Akuntan Publik atau KAP.

Kantor Jasa Akuntasi (KJA) adalah badan usaha yang memberikan Jasa Akuntansi seperti Jasa Pembukuan, Jasa Kompilasi Laporan Keuangan, Jasa Manajemen, Akuntansi Manajemen, Konsultasi Manajemen, Jasa Perpajakan, Jasa Prosedur yang Disepakati atas Informasi Keuangan, dan Jasa Sistem Teknologi Informasi. Kantor Jasa Akuntansi (KJA) harus mendapatkan izin dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan diwajibkan untuk menjadi anggota dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebelum memberikan atau menyediakan Jasa Akuntansi dan Pajak kepada masyarakat.

Berbeda dengan Kantor Akuntan Publik, Kantor Jasa Akuntansi (KJA) dilarang memberikan jasa audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.

Selain Kantor Jasa Akuntan, Kantor Akuntan Publik adalagi Kantor Konsultan Pajak. Konsultan Pajak adalah orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Izin Praktik adalah Izin Praktik Konsultan Pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 Tentang Konsultan Pajak.

Melihat dari 3 jasa ini ada saling silang jasa dimana sebagai pemicu konflik kepentingan dimana walau ada aturan untuk Kantor Akuntan Publik yang memberikan jasa Audit pada tahun X maka tidak boleh memberikan jasa lain pada tahun X tersebut. Makanya hampir Sebagian besar satu profesional memiliki 3 izin tersebut dan terkdang secara diam-diam dengan berbagai cara memberikan jasa tersebut secara bersamaan.

Maka jika regulator PPPK Kemetrian Keuangan tidak segera membuat perapian terhadap pola praktek ini maka jangan harap profesi ini akan objektif dan independen sesuai dengan roh berdirinya dan standar etika yang di gadang-gadang hanya sebatas buku lusuh yang layak di ajarkan di dunia kampus tetapi tak akan di praktekan dengan baik dilapangan.

Maka apa yang harus dilakukan oleh PPPK Kementrian Keuangan sebagai lompatan besar supaya profesi ini bisa sebagai pihak yang dapat di andalkan publik.

1. Tidak Memberikan Izin Rangkap

Dilihat dari jasa tersebut yang saling silang maka kementrian keuangan harus memberikan batasan jika seseorang telah mengajukan izin membuat Kantor Jasa Akuntan maka ia tidak boleh lagi mengajukan izin kantor lainnya, supaya tidak terjadi konflik kepentingan dalam praktek begitu juga sebaliknya, maka mereka hanya boleh mengajukan satu dari tiga izin praktek yang ada, mereka boleh memiliki semua sertifikasinya , akan tetapi saat mereka mau mengajukan izin praktek mereka harus memilih satu saja.

2. Menghapus pemberian izin scope jasa saling silang

Kementrian keuangan harus merevisi semua PMK yang menjelaskan tetang jasa ke tiga profesi ini dan profesi keuangan lainnya dimana tidak boleh ada jasa yang sama yang dapat di berikan. Sehingga ada spensialisasi yang jelas. Maka batasan jasa yang harus di berlakukan seperti usulan dibawah ini.

Usulan pembatasan jasa Keuangan