Profesi Keuangan

Forum Komunikasi CPA Non AP Kembali Melayangkan Surat Ke IAPI

Forum Komunikasi CPA Non AP Kembali Melayangkan Surat Ke IAPI

Setelah surat pertama dikirim ke IAPI dan belum mendapatkan respon tertulis oleh pengurus IAPI walau sudah terjadi pertemuan zoom pada 23 Oktober 2020 yang di hadiri Pak Tarkosunaryo selaku ketua umum IAPI, Bapak Soehartono selaku Ketua Dewan sertifikasi IAPI dan beberpa pengurus lainnya. Sepertinya belum adanya balasan resmi dari IAPI membuat rekan-rekan yang tergabung dalam Forum Komunikasi CPA No AP merasa di abaikan, sehingga melayangkan surat ke 2 tertanggal 5 November 2020 yang isinya kurang lebih begini.

Kepada Yth,
Dewan Pengurus

Institut Akuntan Publik Indonesia  
Di Tempat

Dengan Hormat,

Sesuai dengan notulen atas meeting bersama dengan beberapa Pengurus Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) via zoom pada Jumat, 23 Oktober 2020 Pukul 21.00 s.d 23.00 WIB, dimana pihak Pengurus IAPI secara terbuka menerima masukan untuk perubahaan metode verifikasi pengalaman praktik yang saat ini berupa AASL dan Kompre dengan metode lain yang di anggap sesuai. 

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut kami sepakat mengajukan usulan pengganti dari ujian AASL dan Kompre sebagai berikut, bentuk perubahaan tersebut kami mengusulkan berupa kegiatan Pembekalan Calon Akuntan Publik  berupa kegiatan workshop dengan rincian materi sebagai berikut :

  1. Pembekalan selama beberapa hari.
  2. Materi yang di disampaikan dalam pembekalan tentang :
  3. Penerimaan klien dan evaluasi hubungan keberlanjutan dengan klien
  4. Penilai resiko dan penentuan respon atas resiko yang dinilai
  5. Pengevaluasiaan atas kesalahan penyajian yang di identifikasi selama audit dan pelaporan audit
  6. Etika Profesi Akuntan Publik
  7. Pengelolaan Kantor Akuntan Publik (SPM)

Untuk pembahasan lebih lanjut kami terbuka menerima undangan dari pengurus IAPI baik dalam meeting tatap muka maupun online.

Demikianlah usulan ini kami sampaikan sebagai representasi pemegang CPA Non AP untuk dapat dipertimbangkan oleh Dewan Pengurus Institut Akuntan Publik Indonesia. Kami juga menunggu respon tertulis atas semua surat usul ini untuk kami telaah dan kaji lebih lanjut.

Hormat Kami,

Ahmad Djauhari Affandi,SH., SE.,CPA ( +62 813-3962-8808 )

David Kristianto, SE.,AK.,CA.,CPA.,BKP.,CMA ( +62 815-9999-919 )

Email : fkcpaindonesia@gmail.com

 

dalam usulan ini terbantah sudah rumor bahwa CPA No AP menekan IAPI untuk mengukuhkan mereka yang berjumlah 2.400 secara begitu juga, padahal dalam surat di atas terlihat jelas bahawa mereka menolak skema Ujian AASL dan Kompre yang tidak memiliki dasar hukum yang menyebabkan pelaksanaannya di anggap mengada-ngada. 

Dalam pertemuan Zoom Pak Tarko membantah tidak ada sebutan CPA No AP semuanya CPA sama bedanya ada yang belum mendapat rekomendasi izin AP saja, tapi pernyataan ini bertolak belakang dengan produk kartu anggota IAPI yang secara jelas Menyebutkan CPA Non Akuntan Publik, sepertinya IAPI harus banyak berbenah masih banyak ketidak singkronan kebijakan yang terjadi saat ini yang ini bisa berdampak merugikan anggota.

Disisi lain IAPI beralasan AASL dan Kompre dalam rangka memastikan yang di beri izian AP yang kompten sehingga pengalamannya perlu di verifikasi, sepertinya IAPI lupa bahawa jam kerja auditor itu juga sudah ada tercatat di PPPK sebagai bukti pengalaman dan mengapa IAPI tidak berkoordinasi dengan PPPK terkait soal ini.

Jika konsen IAPI juga terhadap kualitas audit yang akan di berikan dikemudian hari, mengapa sampai hari ini IAPI tidak berani mencabut izin KAP yang sudah jelas bermasalah dan meminta mereka ujian kembali untuk mendapat izin karena mereka sudah berkasus dan mencoreng nama Akuntan Publik secara umum bukan hanya di Indonesia bahkan di Luar Negeri, IAPI malah fokus kepada yang belum pernah sama sekali mencoreng nama Akuntan Publik untuk dipertanyakan kompetensinya, pola semacam ini juga jadi pertanyaan para pemegang CPA Non AP yang merasa sudah belasan tahun praktek tetapi di ganjal oleh pola-pola yang dirasa mengada-ngada.

Disisi lain jika IAPI juga konsen kepada kualitas mengapa AP yang sudah uzur yang bahkan matanya sudah tidak awas masih bisa tanda tangan opini harusnya IAPI fokus menyarankan ini kepada PPPK untuk mebuat batasan umur praktek Akuntan Publik.