Profesi Keuangan

Dasar Pernohonan CPA Non AP menjadi AP

Dasar Pernohonan CPA Non AP menjadi AP

Oleh Ramunandar,CPA
Kami pengurus FKCPAIndonesia mengajak rekan rekan sekalian yang khususnya pemegang Sertifikasi CPA Non AP (Certified Public Accountant Non Public Accountant) untuk bergabung menyuarakan aspirasi dengan menanda tangani pernyataan dukungan terkait hak kita atas memperoleh izin untuk membuka kantor Akuntan publik, sedangkan hak  kita menyandang sebutan sebagai profesi Akuntan Publik sudah tertera di sertifikat yang diamanatkan didalam UU Akuntan Publik (UU no 5 tahun 2011) hasil lulusnya kita atas Ujian Sertifikasi Akuntan Publik (USAP) yang diselengarakann oleh Asosiasi Profesi yang oleh pengurus dan sebagian besar anggota AP dimenafikan.

Apakah kita akan berdiam atau bertindak untuk meluruskan penafsiran atas UU dan PP oleh pengurus IAPI serta anggota AP? Yang kita lakukan bukanlah hal melanggar hukum tapi mendukung tegaknya hukum dengan menjalankan apa yang disebutkan dalam Undang Undang beserta turunannya.

Kami percaya para rekan rekan CPA Non AP juga sudah sangat biasa dan memahami membaca produk hukum aturan sehingga dapat menelaah apakah telah terjadi abuse of power atau tidak, apakah ada ketidaksesuaian atas amanat UU yang menjadi produk hukum tertinggi yang dibuat lagi peraturan turunannya sampai dengan menjadi peraturan asosiasi yang mengikat kepada anggotanya.

Urutan Peraturan yang berlaku untuk kita sebagai akuntan publik sampai untuk mengajukan izin mengacu pada :

  1. UU no 5 tahun 2011
  2. PP no 20 tahun 2015
  3. PA no 5 tahun 2016
  4. PMK 154/PMK.01/2017
  5. PA no 6 tahun 2017

Peraturan peraturan itulah yang kita luruskan urutan penafsirannya

Didalam

UU no 5 tahun 2011 Pasal 6 tentang “ Perizinan menjadi Akuntan Publik”;

  1. Untuk mendapat izin menjadi Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) sesorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  2. Memiliki sertifikat tanda lulus ujian profesi akuntan publik yang sah
  3. Berpengalaman praktik memberikan jasa sebagaimana dimaksud pasal 3;
  4. Berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
  5. Memiliki Nomor Wajib Pajak
  6. Tidak pernah dikenai sanksi administrative berupa pencabutan izin Akuntan Publik
  7. Tidak pernah dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih
  8. Tidak berada dalam pengampunan
  9. Ketentuan Lebih Lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perizinin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam Peraturan Menteri

Serta didalam

PP no 20 tahun 2015 pasal 4 tentang “Sertifikat Tanda Lulus Ujian Profesi Akuntan Publik”:

  1. Untuk Memperoleh Sertifikat Tanda Lulus Ujian Profesi Akuntan Publik yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi sesorang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut;
  2. Lulus ujian profesi Akuntan Publik;
  3. Lulus Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) atau terdaftar dalam register negara untuk akuntan
  4. Lulus penilaian pengalaman kerja dibidang akutansi dari Asosiasi Profesi; dan
  5. Terdaftar sebagai anggota Asosiasi Profesi
  6. Seseorang yang telah memperoleh sertifikat tanda lulus ujian profesi Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan sebutan profesi dari Asosiasi Profesi.

Kemudian ditafsirkan lebih lanjut didalam PMK 154/PMK.01/2017 pasal 3 tentang “ Izin Akuntan Publik “ menjadi

  1. Untuk memperoleh izin Akuntan Publik, seseorang harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri u.p. Kepala PPPK dengan melengkapi formulir permohonan izin dan melampirkan dokumen pendukung.
  2. Formulir permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
  3. Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri atas: (a) fotokopi sertifikat tanda lulus ujian profesi akuntan publik yang diterbitkan oleh: (1.) Asosiasi Profesi Akuntan Publik; atau (2) perguruan tinggi yang terakreditasi oleh Asosiasi Profesi Akun tan Publik untuk menyelenggarakan publik; ujian profesi akuntan

(b)  surat keterangan pengalaman memberikan Jasa asurans dan/ atau jasa lainnya yang diverifikasi oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik, meliputi:

1. paling sedikit 1000 ( seribu) jam jasa audit atas informasi keuangan historis dalam 7 ( tujuh) tahun terakhir, dengan paling sedikit 500 ( lima ratus) jam diantaranya memimpin dan/ atau menyupervisi perikatan audit atas informasi keuangan historis; dan

2. jasa lainnya yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, dan manajemen, dalam hal pengalaman jasa audit atas informasi keuangan historis hanya terpenuhi 90% ( sembilan puluh per seratus) , kecuali untuk provinsi yang tidak terdapat KAP atau cabang KAP;

(c) fotokopi Kartu Tanda Penduduk;

(d) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;

(e) surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan :

1. tidak pernah dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin Akuntan Publik;

2. tidak pernah dipidana yang telah mempunya1 kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 ( lima) tahun atau lebih; dan

3. tidak berada dalam pengampuan;

(f)  fotokopi bukti anggota Asosiasi Profesi Akun tan Publik yang masih berlaku;

(g)  surat keterangan sehat dari dokter rumah sakit;

(h) pas foto berwarna ukuran 4×6 ( empat kali enam) dengan latar belakang putih sebanyak 4 ( empat) lembar; dan

(i)  bukti pembayaran biaya izin Akuntan Publik.

Di PP tahun 20 tahun 2015 dipersyaratkan untuk memperoleh sertifikat CPA wajib lulus

  1. Lulus ujian profesi Akuntan Publik;
  2. Lulus Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) atau terdaftar dalam register negara untuk akuntan
  3. Lulus penilaian pengalaman kerja dibidang akutansi dari Asosiasi Profesi; dan
  4. Terdaftar sebagai anggota Asosiasi Profesi

Atas syarat penilaian untuk mengikuti sertifikasi pada peserta sudah melampirkan penilaian pengalaman kerja yang di tanda tangani oleh pimpinan KAP dimana peserta bekerja dan dikirimkan ke IAPI sehingga sepatutnya IAPI sebagai organisasi yang mengeluarkan sertifikasi CPA memiliki histori atas keanggotaan anggota serta histori surat pengalaman kerja. Dan untuk lebih tepatnya PPPK juga tidak perlu mensyaratkan adanya surat keterangan pengalaman karena sudah menjadi persyaratan “Untuk Memperoleh Sertifikat Tanda Lulus Ujian Profesi Akuntan Publik yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi”.

Merunut kepada UU no 5 tahun 2011 pasal 44 Asosiasi hanya berwenang terhadap;

(1) Asosiasi Profesi Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) berwenang:

a. menyusun dan menetapkan SPAP;

b. menyelenggarakan ujian profesi akuntan publik;

c. menyelenggarakan pendidikan profesional berkelanjutan; dan

d. melakukan reviu mutu bagi anggotanya.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penetapan SPAP, penyelenggaraan ujian profesi akuntan publik, dan pendidikan profesional berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pelaksanaan Ujian untuk mendapatkan izin AP disebutkan sebagai Ujian Kompetensi bukan Ujian sertifikasi Akuntan Publik yang dimaksud dalam UU maupun PP dan hasil dari Ujian kompetensi mendapatkan “Sertifikat” berupa “Surat Keterangan” yang memuat pemenuhan pengalaman praktik dalam pemberian jasa audit bagi pemegang sertifikat CPA sebagai pemenuhan kompetensi untuk syarat mendapatkan izin.

Pengertian Profesi adalah bidang pekerjaan yang untuk melaksanakannya diperlukan kompetensi tertentu (Peraturan Pemerintah no 31 tahun 2006) sehingga Sertifikasi Profesi adalah sertifikasi kerja yang didapatkan setelah mengikuti ujian peningkatan kompetensi dalam hal ini adalah pengetahuan Akuntan Publik dan penyelenggaraan Kantor Akuntan Publik Sedangkan Definisi Surat Keterangan Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia ) adalah surat yang berisi penjelasan (Tentang keadaaan seseorang atau sesuatu) dimana kedudukannya lebih rendah dari Sertifikat Profesi.

Semoga Pemaparan Kami pengurus FKCPAIndonesia atas dasar permintaan Dukungan rekan rekan CPA Non AP maupun rekan rekan J-CPA,A-CPA sebagai anggota IAPI yang berkeinginan berprofesi menjadi CPA AP untuk ikutmendukung dan menandatangani surat pernyataan dukungan yang telah kami sediakan, serta sukarela ikut dalam penggalangan dana untuk kegiatan tersebut diatas.