Profesi Keuangan

Forum Komunikasi CPA Non AP menggugat IAPI

Forum Komunikasi CPA Non AP menggugat IAPI

Tanggal : 14 Oktober 2020
Nomor : 01/FKCPA/X/2020
Perihal : Permohonan CPA Non AP untuk diberikan rekomendasi izin berpraktek sebagai Akuntan Publik/bisa membuka KAP

Kepada Yth
Ketua Umum Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI)
Di Tempat.

A. PERMOHONAN
Bahwa Kami atas nama Forum Komunikasi CPA Indonesia, yang merupakan wadah komunikasi anggota CPA Non AP yang berjumlah 2.471 anggota, yang dalam hal ini sebagian dari jumlah tersebut telah ada 131 anggota CPA Non AP (nama dan peryataan terlampir), dengan ini akan menyampaikan hal-hal /permohonan sebagai berikut:

Bahwa selama ini secara sepihak kami yang telah lulus ujian CPA atau pemegang sertifikat tanda lulus ujian CPA oleh IAPI disebut CPA Non AP, istilah CPA Non AP tersebut tidak dikenal di dalam Undang-Undang No 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, PP No 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik maupun PMK No 154/PMK.01/2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik.

Bahwa dengan ini kami menyatakan keberatan atas penerapan Ujian Audit Assurance Lanjutan (AASL) dan Ujian Komprehensif yang dilaksanakan setelah dinyatakan lulus Ujian Profesi Akuntan Publik yang dibuktikan diterbitkannya sertifikat CPA oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Pihak IAPI memandang Ujian AASL dan Ujian Komprehensif harus lulus sebagai syarat untuk mendapatkan rekomendasi untuk pengajuan Izin Praktek Akuntan Publik.

B. DASAR HUKUM
Bahwa keberatan tersebut berdasarkan kajian/penelahaan kami bersama praktisi dan akademisi hukum terhadap Undang Undang No 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, PP No 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik, sebagai berikut :

I Undang-Undang No 5 Tahun 2011 Pasal 6 “ Perizinan menjadi Akuntan Publik”;
1 Untuk mendapat izin menjadi Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) sesorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a) Memiliki sertifikat tanda lulus ujian profesi akuntan publik yang sah
b) Berpengalaman praktik memberikan jasa sebagaimana dimaksud pasal 3
c) Berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
d) Memiliki Nomor Wajib Pajak
e) Tidak pernah dikenai sanksi administrative berupa pencabutan izin Akuntan Publik

I Undang-Undang No 5 Tahun 2011 Pasal 6 “ Perizinan menjadi Akuntan Publik”;
1 Untuk mendapat izin menjadi Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) sesorang harus memenuhi syarat sebagai berikut: (Lanjutan)

f) Tidak pernah dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih.
g) Tidak berada dalam pengampunan

2 Ketentuan Lebih Lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perizinin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam Peraturan Menteri.

II PP No 20 tahun 2015 pasal 4 “Sertifikat Tanda Lulus Ujian Profesi Akuntan Publik”:
1 Untuk Memperoleh Sertifikat Tanda Lulus Ujian Profesi Akuntan Publik yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi sesorang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut;

a) Lulus ujian profesi Akuntan Publik;
b) Lulus Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) atau terdaftar dalam register negara untuk akuntan
c) Lulus penilaian pengalaman kerja dibidang akutansi dari Asosiasi Profesi; dan
d) Terdaftar sebagai anggota Asosiasi Profesi

2 Seseorang yang telah memperoleh sertifikat tanda lulus ujian profesi Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan sebutan profesi dari Asosiasi Profesi.
Berdasarkan ketentuan tersebut di atas Ujian AASL dan Ujian Komprehensif tidak perlu diadakan lagi sebagai syarat agar kami direkomendasikan untuk mendapatkan ijin berpraktek sebagai Akuntan Publik, dan kami mengusulkan untuk diganti menjadi kegiatan workshop yang sifatnya wajib pelaksanaannya bisa dilaksanakan sebelum atau setelah izin Akuntan Publik telah dikeluarkan oleh P2PK.

Bahwa syarat praktek pengalaman itu dahulu sudah diakomodir sebagai syarat wajib untuk dapat mengikuti Ujian Sertifikasi Akuntan Publik (USAP) sehingga syarat pengalaman tersebut tidak perlu lagi dipersyaratkan sebagai syarat untuk mendapatkan izin praktek Akuntan Publik / Kantor Akuntan Publik, sebagaimana PP pasal 4 ayat 1 huruf c.

Bahwa berdasarkan Undang-Undang dan PP diatas Kami sebagai pemegang sertifikat CPA seharusnya sudah berhak atas pengajuan/direkomendasikan untuk mendapat izin berpraktek/ berprofesi sebagai Akuntan Publik tanpa perlu lagi dipersyaratkan oleh aturan IAPI untuk mengikuti ujian AASL dan Komprehensif lagi setelah Kami dinyatakan lulus sebagai CPA.

Bahwa selama ini IAPI sendiri sering mengeluhkan tentang masih kurangnya jumlah Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik di Indonesia, pesatnya pertumbuhan jumlah entitas jauh dan tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah Akuntan Publik/KAP bahkan saat ini Akuntan Publik yang berpraktek kebanyak usianya rata-rata sudah diatas 50 tahun (lihat tabel).

Bahwa selain itu jika kami telah mendapatkan hak untuk berpraktek sebagai Akuntan Publik maka secara otomatis akan membantu Pemerintah dalam membuka lapangan kerja baru dengan adanya penerimaan karyawan di Kantor Akuntan Publik. Jika nantinya pemegang CPA Non AP yang sampai saat ini berjumlah 2.471 langsung diberikan ijin Sebagai Akuntan Publik (CPA) / Ijin Kantor Akuntan Publik.

Bahwa atas dasar itu juga yang menjadi salah satu alasan kami mohon agar IAPI segera memberikan /merekomendasikan kepada P2PK agar kami ( CPA NON AP ) yang saat ini berjumlah kurang lebih 2.471, segera mendapatkan ijin praktek sebagai Akuntan Publik/KAP tanpa perlu lagi IAPI mempersyaratkan untuk mengikuti ujian AASL dan Komprehensif.

C. KONDISI SAAT INI DAMPAK EKONOMI
Bahwa selama ini IAPI sendiri sering mengeluhkan tentang masih kurangnya jumlah Akuntan Publik/ Kantor Akuntan Publik di Indonesia, pesatnya pertumbuhan jumlah entitas jauh dan tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah Akuntan Publik/KAP bahkan saat ini Akuntan Publik yang berpraktek kebanyak usianya rata-rata sudah berusia lanjut diatas 50 tahun.

Keberadaan kami yang berjumlah 2.471 orang jika di kukuhkan menjadi Akuntan Publik dan di izinkan menjadi Akuntan Publik Berpraktek dan membuka Kantor Akuntan Publik akan membuka peluang kerja baru dengan serapan tenaga kerja professional terutama di masa pandemi wabah COVID-19 yang membuat lapangan kerja sektor lain hilang.

D. PENUTUP
Demikianlah permohonan ini kami buat dengan memberikan waktu kepada IAPI/Pengurus terkait agar dalam waktu 30 ( tiga puluh ) hari kalender sejak surat ini diterima untuk segera mengeluarkan rekomendasi /mengurus ijin kepada intansi yang berwenang agar Kami, CPA Non AP yang berjumlah 2.471 bisa segera mendapat ijin berpraktek sebagai Akuntan Publik/bisa membuka Kantor Akuntan Publik.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, sekian dan terima kasih.

Hormat Kami
Forum Komunikasi CPA Indonesia

H. Ahmad DJ AFFANDI SH., SE.,CPA.
KETUA

David Kristianto, SE.,AK.,CA.,CPA.,BKP.,CMA.
SEKRETARIS

Tembusan:

  1. Presiden RI
  2. Ombudsman
  3. Menteri Keuangan RI
  4. P2PK
  5. File