Hukum dan Kebijakan

Menganalisis Pembaharuan PMK No.216 Tahun 2017 dengan PMK No.25 Tahun 2014

Menganalisis Pembaharuan PMK No.216 Tahun 2017 dengan PMK No.25 Tahun 2014

Perkembangan dan perubahan zaman akan mempengaruhi peraturan yang sudah ada. Peraturan tersebut dapat mengalami pembaharuan atau penambahan yang sering disebut dengan penyempurnaan. Salah satu contoh peraturan yang akan dibahas adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 25 Tahun 2014. PMK No. 25 Tahun 2014 yang berisikan tentang Akuntan Beregister Negara yang berlaku sejak diterbitkannya. PMK tersebut merupakan pengganti dari peraturan 331/KMK.017/1999. PMK No. 25 Tahun 2014 mengalami penambahan atau penyempurnaan hingga diterbitkannya PMK 216 Tahun 2017, yaitu tentang Akuntan Beregister.

Peraturan dalam PMK 216 Tahun 2017 mengalami beberapa perubahan dari PMK sebelumnya. Perubahan ini dilakukan bertujuan untuk memperbarui dan melengkapi peraturan sebelumnya. Menurut kami perubahan yang pertama adalah adanya perubahan atas kewajiban Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) kepada Akuntan Berpraktik dalam satu periode/setahun yang wajib dilakukan dan dilaporkan kepada Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK). PMK 25 Tahun 2014 menyebutkan bahwa kewajiban dalam satu periode/setahun adalah 30 (tiga puluh) satuan kredit, sedangkan PMK 216 Tahun 2017 menyebutkan bahwa kewajiban Akuntan berpraktik untuk memenuhi PPL dalam satu periode/setahun adalah 40 (empat puluh) satuan kredit dan dilaporkan pada tenggat waktu 30 November.

Selanjutnya adalah pembaharuan dalam hal tata cara Pengajuan Permohonan Pendaftaran Akuntan Beregister. Dalam PMK No. 25 tahun 2014, penyelenggaraan pendaftaran akuntan dilakukan oleh Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilaian (PPAJP), sedangkan di PMK 216 Tahun 2017 penyelengaraan pendaftaran akuntan dilakukan oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan harus melampirkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Begitu juga dengan adanya pembaharuan pada Pasal 4 yang  berkaitan dengan Sertifikasi dan Keanggotaan Akuntan Beregister pada PMK 216 tahun 2017 yang berisi tentang Memelihara Kompetensi dan Sertifikasi sesuai dengan aturan Asosiasi Profesi Bidang Akuntansi dan mematuhi kode etik yang berlaku di Asosiasi Profesi Bidang Akuntansi. Pencabutan sertifikat oleh Asosiasi Profesi Bidang Akuntansi dapat dinyatakan tidak berlaku oleh kepala PPPK.

Selain itu terdapat pembaharuan pada sanksi administratif. Dalam PMK 25 Tahun 2014 Mengatakan bahwa sanksi administratif ditetapkan paling banyak 3 (tiga) kali yang masing – masingnya memiliki waktu maksimal 36 (tiga puluh enam) bulan., dan jika masih terdapat pelanggaran maka akan ditingkatkan ke sanksi berikutnya. Sanksi tersebut ada di Pasal 23 dan 24. Pada PMK 216 Tahun 2017, jenis sanksi dan maksimal waktu sanksi yang telah di tentukan masih sama dengan PMK sebelumnya, namun perbedaannya adalah sanksi administratif dalam susunannya tidak selalu dikenakan secara berurutan, sanksi tersebut ada di Pasal 28 ayat 4. Dalam hal ini kita dapat melihat salah satu perbedaan atau dapat kita sebut sebagai pembaharuan pada peraturan sanksi administratif, dimana dalam peraturan sebelumnya menyebutkan sanksi administratif akan berlanjut dari sanksi sebelumnya ke sanksi selanjutnya, namun dalam peraturan yang terbaru menyebutkan sanksi yang akan dikenakan tidak selalu berurutan atau meningkat.  Jadi kesimpulannya adalah sanksi administratif yang diberikan bergantung pada pelanggaran dan pertimbangan oleh PPPK sesuai dengan pedoman dan tata cara yang di terapkan oleh kepala PPPK.

Pada PMK 216 Tahun 2017 juga terdapat pembaharuan dalam hal pendirian badan usaha KJA dimana KJA yang berbentuk usaha koperasi sudah tidak diakui lagi yang mana pada PMK 25 Tahun 2014 masih diakui KJA yang berbentuk koperasi. Selain itu juga terdapat pembaharuan pada persyaratan untuk mendapatkan izin usaha KJA yaitu pemimpin KJA haruslah seorang akuntan berpraktik yang berkewarganeraan Indonesia dan memiliki paling sedikit 1(satu) orang pegawai tetap paling rendah lulusan sekolah menengah atas atau sederajat. Dalam menjalankan usahanya KJA wajib memiliki ruangan kantor untuk berpraktik yang memadai dan terpisah dari kegiatan lain sebagaimana tertera pada PMK 216 Tahun 2017, bagi KJA yang melanggar ketentuan akan dikenai sanksi administratif berupa peringatan.

User Image

Sega Srengenge 1 Posts

Sega Srengenge