Akuntansi Publik

Undang-Undang Akuntan Publik No 5 tahun 2011

Undang-Undang Akuntan Publik No 5 tahun 2011

Akuntan Publik dalam UU No.5 Tahun 2011 

Di Indonesia sudah terdapat banyak perusahaan terkemuka dengan kredibilitas menjadi taruhannya. Kredibilitas atau citra baik dari suatu perusahaan bisa depngaruhi dari kualitas informasi laporan keuangan terutama terlihat dari kualitas profesi Akuntan Publik yang dipakai untuk mengaudit dan memerika laporan keuangan. Perlu diketahui bahwasanya Akuntan publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Dan Kantor Akuntan Publik merupakan tempat badan usaha bagi seseorang akuntan publik itu bekerja. Dengan Standar Profesi Akuntan Publiknya, seorang Akuntan Publik memiliki acuan yang menjadi ukuran mutu yang wajib dipatuhi dalam pemberian jasanya. Akuntan publik biasanya memberikan jasa asurans yang meliputi jasa audit, jasa reviu dan jasa asurans lainnya. Selain itu, Akuntan Publik dapat memberikan jasa lainnya yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, dan manajemen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Seseorang dianggap telah menjadi Akuntan Publik apabila telah mendapatkan izin dari Menteri. Syarat untuk menjadi akuntan publik sesuai yang tertera dalam UU No. 5 tahun 2011 adalah sebagai berikut:  Memiliki sertifikat tanda lulus ujian profesi akuntan publik yang sahBerpengalaman praktik dalam memberikan jasaBerdomisili di wilayah Indonesia. Mempunyai NPWP. Tidak pernah dikenai pencabutan izin akun publikTidak pernah dikenai hukuman pidanaMenjadi anggota asosiasi profesi akuntan publikTidak berada dalam pengampuan.

Izin Akuntan Publik dicabut dalam hal yang bersangkutan: mengajukan permohonan pengunduran diridikenai sanksi administratif berupa pencabutan izindipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebihdipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan ketentuan Undang-Undang iniberada dalam pengampuan menyampaikan dokumen palsu atau yang dipalsukan atau pernyataan yang tidak benar pada saat pengajuan permohonan izin Akuntan Publik. 

Hak Akuntan Publik dalam Pasal 24, Akuntan Publik berhak untuk memperoleh imbalan jasa, memperoleh perlindungan hukum sepanjang telah memberikan jasa sesuai dengan SPAP,memperoleh nformasi,data, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan pemberian jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik memiliki kewajiban, yaitu berhimpun dalam Asosiasi Profesi; Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Menteri; berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; mendirikan atau menjadi Rekan pada KAP dalam jangka waktu 180 hari; melaporkan secara tertulis kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 30 hari; menjaga kompetensi melalui pelatihan profesional berkelanjutan; berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, dan mempunyai ntegritas yang tinggi. 

Akuntan Publik harus bertanggung jawab atas jasa yang diberikan. KAP atau cabang KAP wajib mempunyai paling sedikit 2 orang tenaga kerja profesional pemeriksa dibidang akuntansi, mempunyai kantor untuk menjalankan usaha, memiliki dan menjalankan sistem pengendalian mutu; dan memasang nama lengkap kantor pada bagian depan kantor. Dan KAP yang mempunyai rekan negara asing wajib menugaskan rekan untuk menyusun dan menjalankan program pengembangan profesi akuntan publik KAP wajib menyampaikan secara lengkap dan benar paling ambat pada setiap akhir bulan April kepada Menteri. 

Ada beberapa larangan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yaitu, memiliki atau menjadi Rekan pada lebih dari 1 KAP, merangkap pejabat negara, pimpinan atau pegawai pada lembaga pemerintahan, memberikan jasa untuk jenis jasa pada periode yang sama yang telah dilaksanakan oleh Akuntan Publik lain kecuali untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, memberikan jasa dalam masa pembekuan izin, memberikan jasa melalui KAP yang sedang dikenai sanksi, memberikan jasa selain jasa melalui KAP,melakukan tindakan yang mengakibatkan kertas kerja atau dokumen lain yang berkaitan dengan pemberian jasa yang tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, menerima imbalan jasa bersyarat, menerima atau memberikan komisi, melakukan manipulasi atau memalsukan data yang berkaitan dengan jasa yang diberikan. 

Begitu juga dengan KAP memiliki larangan, yaitu melakukan kerja sama dengan KAPA atau OAA yang telah melakukan kerja sama dengan KAP lain; mencantumkan nama KAPA yang status terdaftar KAPA atay OAA tersebut pada Menteri dibekukan atau dibatalkan; memiliki Rekan non-Akuntan Publik yang tidak terdaftar pada Menteri; membuka kantor dalam bentuk lain dan membuat iklan yang menyesatkan. Akuntan Publik atau KAP dilarang mempekerjakan atau menggunakan jasa. Pihak Terasosiasi yang tercantum pada daftar orang tercela dalam pemberian jasa. 

KAP yang berbentuk usaha perseorangan harus menggunakan nama dari Akuntan Publik yangmendirikan dan mengelola KAP tersebut. Dan KAP yang berbentuk usaha harus menggunakan nama salah seorang Rekan pada KAP tersebut. Ketentuan penggunaan nama diatur dalam Peraturan Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Asosiasi Profesi Akuntan Publik. KAP dapat melakukan kerjasama dengan KAP lainnya untuk membentuk suatu jaringan yang disebut OAI. Pembentukan OAI dalam akta pendirian yang dibuat oleh dan dihadapan notaris dalam bahasa Indonesia yang paling sedikit memuat, tujuan OAI yang mencakup pengembangan metodologi jasa asurans dan sistem pengendalian mutu, hak dan kewajiban KAP yang menjadi anggota OAI, program pendidikan dan pelatihan bagi anggota OAI, dan pendirian OAI bersifat berkelanjutan.  

OAI harus didaftarkan pada Menteri dengan mengajukan permohonan tertulis dan melampirkan Akta Pendirian dengan mencantumkan nama KAP yang menjadi anggota. KAP dapat melakukan kerja sama dengan KAP atau OAA, mencantumkan nama bersama-sama dengan nama KAP setelah mendapat persetujuan Menteri, Kerja sama antara KAP dengan KAPA dituangkan. Persetujuan Menteri diberikan setelah KAPA mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri dengan syarat KAPA atau OAA telah terdaftar pada Menteri, dan tidak sedang melakukan kerja sama dengan KAPA lain. Menteri dapat mencabut persetujuan pencantuman nama KAPA atau OAA apabila, kerja sama antara KAP dengan KAP atau OAA berakhir, status terdaftar KAPA atau OAA dibekukan, atau status terdaftar KAPA atau OAA dibatalkan. KAPA yang namanya akan dicantumkan dengan nama KAP harus mengajukan permohonan pendaftarankepada Menteri dengan syarat yaitu, mempunyai izin usaha yang masih berlaku dari negara asal, tidak sedang dikenai sanksi dari negara asal, dan telah menjalani reviu mutu yang dilakukan asosiasi profesi negara asal KAP 

Menteri juga dapat membatalkan status terdaftar KAPA atau OAA apabila, kerja sama yang dilaksanakan tidak mencakup bidang jasa audit atas informasi keuangan historis, tidak melaksanakan kerja sama secara berkelanjutan, izin usaha yang bersangkutan dicabut di negara asal, KAPA yang bekerjasama dengan KAPA dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin atau melakukan kerjasama dengan KAPA lain. 

Sekarang kita akan membahas biaya perizinan, dalam hal proses perizinannya ada biaya-biaya yang akan dikenakan. Biaya-biaya ini yaitu seperti biaya untuk memperoleh izin sebagai Akuntan Publik, memperpanjang izin Akuntan Publik, memperoleh izin usaha KAP dan pendirian cabang KAP, memperoleh persetujuan pencantuman nama KAPA dan OAA bersama-sama dengan KAP, serta yang terakhir biaya yang dikenakan untuk memperoleh persetujuan dalam pendaftaran KAPA. 

Asosiasi Profesi Akuntan Publik sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Menteri memiliki beberapa wewenang yaitu dalam hal menyusun dan menetapkan SPAP, menyelenggarakan ujian profesiakuntan publik, menyelenggarakan pendidikan profesional berkelanjutan serta melakukan reviu mutu bagi anggotanya. Perlu kita ketahui bahwa Menteri juga telah membentuk Komite Profesi Akuntan Publik yang bersifat kolegial (memimpin). Anggota Komite Profesi Akuntan Publik akan menjabat dalam jangka waktu 3 tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 masa periode berikutnya 

Untuk Pemilihan Ketua Komite Profesi Akuntan Publik ditetapkan langsung dari pemerintah dan wakil ketua ditetapkan dari unsur Asosiasi Profesi Akuntan Publik. Komite Profesi Akuntan Publikbertugas memberikan pertimbangan terhadap kebijakan pemberdayaan, pembinaan, dan pengawasan Akuntan Publik dan KAP, juga berperan dalam penyusunan standar akuntansi dan SPAP serta hal-hal lain yang diperlukan berkaitan dengan profesi Akuntan Publik

Saat melakukan pengawasan, Menteri melakukan pemeriksaan terhadap Akuntan Publik, KAP, atau cabang KAP. Menteri juga dapat menunjuk pihak lain untuk dan atas nama Menteri untuk melakukan pemeriksaan. Dalam melakukan pemeriksaan Menteri berwenang untuk meminta keterangan,informasi dan dokumen kepada Pihak Terasosiasi, serta berwenang dalam meminta keterangan, informasi dana dokumen kepada asosiasi profesi. 

Akuntan Publik, KAP, atau cabang KAP dilarang menolak atau menghindari pemeriksaan dan menghambat kelancaran pemeriksaan. Akuntan Publik, KAP atau cabang KAP yang diperiksa wajib memperlihatkan dan meminjamkan kertas kerja, laporan dan dokumen lainnya serta memberikan keterangan yang diperlukan termasuk kertas kerja yang berkaitan dengan nasabah penyimpan dan simpanannya pada bank. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud tersebut hanya dilakukan untuk memperoleh keyakinan atas kepatuhan Akuntan Publik, KAP, dan cabang KAP terhadap Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya, serta SPAP. Perlu diingat bahwa Pemeriksa yang ditugasi oleh Menteri wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperolehnya dari Akuntan Publik yang diperiksa. Menteri mencantumkan Pihak Terasosiasi dalam daftar orang tercela, dalam hal Pihak Terasosiasi. yang dimaksud disini adalah orang atau pihak yang menolak memberikan keterangan atau memberikan keterangan serta dokumen palsu atau yang dipalsukan dalam rangka pemeriksaan. orang yang melakukan pelanggaran ini akan dijatuhi pidana dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.  

Jadi Menteri berwenang mengenakan sanksi administratif kepada Akuntan Publik, KAP, dan/atau cabang KAP atas pelanggaran ketentuan administratif. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dapat berupa rekomendasi untuk melaksanakan kewajiban tertentu, peringatan tertulis, pembatasan pemberian jasa kepada suatu jenis entitas tertentu, pembekuan izin, pencabutan izin, serta denda. 

Akuntan Publik yang melakukan manipulasi, membantu melakukan manipulasi, atau memalsukan data yang berkaitan dengan jasa yang diberikan sebagaimana dimaksud; atau dengan sengaja melakukan manipulasi, memalsukan, dan/atau menghilangkan data atau catatan pada kertas kerja atau tidak membuat kertas kerja yang berkaitan dengan jasa yang diberikan sebagaimana dimaksud sehingga tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya dalam rangka pemeriksaan oleh pihak yang berwenang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00. 

Dengan Standar Profesi Akuntan Publiknya, seorang Akuntan Publik memiliki acuan yang menjadi ukuran mutu yang wajib dipatuhi dalam pemberian jasanya. Akuntan publik biasanya memberikan jasa asurans yang meliputi jasa audit, jasa reviu dan jasa asurans lainnya. Selain itu, Akuntan Publik dapat memberikan jasa lainnya yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, dan manajemen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Seseorang dianggap telah menjadi Akuntan Publik apabila telah mendapatkan izin dari Menteri.  

Dari hasil analisa tentang undang undang akuntansi publik no 5 tahun 2011 seorang Akuntan Publik menjalankan profesinya harus berpedoman pada Kode Etik profesi Akuntan Publik agar tidak ada permasalahan hukum yang akan melibatakan seorang Akuntan Publik yang berkaitan tentang pelayanan jasa yang diberikan seorang Akuntan Publik