Pendidikan

Kampus Merdeka : Segenap Permasalahan dan Tantangan Yang Harus di Hadapi

Kampus Merdeka : Segenap Permasalahan dan Tantangan Yang Harus di Hadapi

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ( Mendikbud) Nadiem Makarim kembali meluncurkan kebijakan Merdeka Belajar kali ini ditujukan bagi pendidikan tinggi bertajuk Kampus Merdeka. Peluncuran program Kampus Merdeka disampaikan Mendikbud Nadiem kepada media dalam rapat koordinasi kebijakan pendidikan tinggi di Gedung D kantor Kemendikbud, Jakarta, Jumat (24/1/2020).

"Ini tahap awal untuk melepaskan belenggu agar lebih mudah bergerak. Kita masih belum menyentuh aspek kualitas. Akan ada beberapa matriks yang akan digunakan untuk membantu perguruan tinggi mencapai targetnya," ujarnya. Nadiem menjelaskan, "Kebijakan Kampus Merdeka ini merupakan kelanjutan dari konsep Merdeka Belajar. Pelaksanaannya paling memungkinkan untuk segera dilangsungkan, hanya mengubah peraturan menteri, tidak sampai mengubah Peraturan Pemerintah ataupun Undang-Undang." 

1. Sistem akreditasi perguruan tinggi

Dalam program Kampus Merdeka, program re-akreditasi bersifat otomatis untuk seluruh peringkat dan bersifat sukarela bagi perguruan tinggi dan prodi yang sudah siap naik peringkat. Akreditasi yang sudah ditetapkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) tetap berlaku selama 5 tahun namun akan diperbaharui secara otomatis. Pengajuan re-akreditasi PT dan prodi dibatasi paling cepat 2 tahun setelah mendapatkan akreditasi yang terakhir kali. Untuk perguruan tinggi yang berakreditasi B dan C bisa mengajukan peningkatan.

2. Hak belajar tiga semester di luar prodi

Kampus Merdeka yang kedua memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar prodi dan melakukan perubahan definisi Satuan Kredit Semester (SKS). " Perguruan tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela, jadi mahasiswa boleh mengambil ataupun tidak SKS di luar kampusnya sebanyak dua semester atau setara dengan 40 SKS.

3. Pembukaan prodi baru

Program Kampus Merdeka memberikan otonomi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Swasta (PTS) untuk melakukan pembukaan atau pendirian program studi (prodi) baru. Otonomi diberikan jika PTN dan PTS tersebut sudah memiliki akreditasi A dan B, dan telah melakukan kerja sama dengan organisasi dan/atau universitas yang masuk dalam QS Top 100 World Universities.

4. Kemudahan menjadi PTN-BH

Kebijakan Kampus Merdeka yang ketiga terkait kebebasan bagi PTN Badan Layanan Umum (BLU) dan Satuan Kerja (Satker) untuk menjadi PTN Badan Hukum (PTN BH). Kemendikbud akan mempermudah persyaratan PTN BLU dan Satker untuk menjadi PTN BH tanpa terikat status akreditasi.

untuk menunjang 4 cakupan di atas seharusnya Mas Menteri terlebih dahulu harus menghapuskan beberpa hal sebagai berikut :

1. Hapuskan sistem Drop Out ( DO ) 

Pada tahun 2019 sesuai dengan rilisan Kemenristek dikti terkait statistik Pendidikan Tinggi Indonesiswa angka DO masih tinggi sekitar 8% dari total mahasiswa tahun 2019 sebanyak  8.314.120 jumlah mahasiswa DO sebanyak 698.261 di bandingkan 2018 sebesar 3%, Mahasiswa Drop Out terdiri dari mahasiswa dengan jenis Dikeluarkan, Putus Kuliah dan Mengundurkan Diri. DO ini merupakan gambaran belum adanya kebebasan dalam mengenyam pendidikan yang di jamin negara.

Penghampusan sistem DO ini di perguruan tinggi merupakan gambaran nyata kemedekaan dalam belajar dimana setiap orang bebas belajar dimana saja, kapan saja dan selama apapun. Mahasiswa yang tidak lulus tahapan ujian,batas studi melampoi batas maksimum kemudia di DO ini bentuk penzoliman yang nyata di perguruan tinggi yang menghasilkan kemubaziran, terutama mahasiswa yang mendapat anggaran dari pihak ketiga seperti APBN dan pihak pemberi beasiswa lainnya. Makanya sudah sepatunya Mas mentri mengkaji ini dan dan segera mencabut semua aturan terkait DO ini.

2. Permudah Syarat Pendirian Perguran Tinggi
Penyebaran perguran tinggi tidak merata ini menyebabkan banyak yang tak sanggup kuliah dikarena besarnya biaya lain selain biaya SPP. Saat ini jumlah perguraun Tinggi yang ada di Indonesia sebanyak 4.621.

Jika di bandingkan dengan Jumlah kabupaten dan kota di Indonesia maka jumlah ini belum bisa menutupi dan kemudahaan akses Pendidikan Tinggi di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri Indonesia, terdapat total 514 kabupaten dan kota. Dari jumlah total 514 tersebut terdiri dari 416 kabupaten dan 98 kota. Kondisi saat ini Perguruan Tinggi dari total 4.621 Masih berpusat di Kota-kota Besar Pulau Jawa dan sumatera.

3. Hapus Penjurusan di Sekolah Menengah Umum (SMU)

Pendidikan Menengah kita sudah memiliki 2 model jalur umum dan jalur Vokasi, SMU dan SMK maka sudah relevan lagi di SMU harus ada penjurusan, jika ingin penjurusan selepas SMP siswa boleh memilih SMK yang sesuai dengan jurusan spesifik yang mereka inginkan, seharusnya di SMU tidak boleh ada penjurusan IPA,IPS dan Bahasa yang membuat anak-anak lulusan SMU mengalami benturan disaat mereka memilihi jurusan yang mereka inginkan di perguruan tinggi. Kecuali Masuk di perguruan tinggi tidak adalagi ujian saringan masuk, jika masih ada ujian saringan masuk seharusnya penjurusan di SMU ini tidak relevan dan bentuk penjajahan dan ketidak merdekaan anak-anak dalam menentukan masa depan pendidikan tinggi mereka.


Data Menunjukan, Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) pada Tahun Ajaran (TA) 2017/2018 mencapai 27.205 sekolah. Angka tersebut terdiri atas 13.495 Sekolah Menengah Atas (SMA) dan 13.710 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Adapun jumlah SLTA terbanyak berada di Jawa Barat dengan jumlah 4.430 sekolah yang terdiri atas 1.584 SMA dan 2.846 SMK. Sementara jumlah SLTA paling sedikit terdapat di Kalimantan Utara (Kaltara), yakni hanya 87 sekolah, terdiri  atas 59 SMA dan 28 SMK. Sebagai informasi jumlah siswa tingkat SLTA sebanyak 9,69 juta murid yang terdiri atas 4,78 juta murid SMA dan 4,9 juta murid SMK.

Menurut saya sebelum mas Menteri mewujudkan 4 poin di atas untuk Kampus merdeka maka mas mentri harus membereskan 3 poin di bawah yang telah saya paparkan untuk menuju Indonesia Merdeka Belajar dan terwujudnya Kampus Merdeka yang sesuangguhnya.