Profesi Keuangan

Pungutan OJK : Antara Pengawasan dan Kepentingan

Pungutan OJK : Antara Pengawasan dan Kepentingan

Peraturan Terkait Iyuran OJK
Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan peraturan dan surat edaran terkait Pungutan OJK kepada pelaku sektor jasa keuangan sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh OJK yang dikeluarkan Pemerintah pada 12 Februari 2014.

Peraturan OJK (POJK) yang dikeluarkan adalah POJK No 3/POJK.02/2014tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan oleh OJK. Sementara Surat Edaran yang dikeluarkan No 4/SEOJK.02/2014 tentang Mekanisme Pembayaran Pungutan OJK yang berisi penjelasan metode pembayaran kepada wajib bayar pungutan OJK, yaitu lembaga jasa keuangan, orang perseorangan yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan dan badan yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.

Penerbitan POJK dan Surat Edaran terkait Pungutan ini menandakan kesiapan OJK dalam menjalankan Peraturan Pemerintah tentang Pungutan sekaligus melaksanakan amanah UU OJK pada pasal 34, 35, 36 dan 37 mengenai anggaran OJK. Pungutan biaya tahunan OJK tahap pertama sudah harus dibayarkan melalui Sistem Informasi Penerimaan OJK (SIPO) paling lambat 15 April 2014.

Dalam pasal 35 UU OJK dan juga termuat dalam PP Pungutan OJK pasal 2 disebutkan tujuan pungutan ini digunakan untuk membiayai kegiatan operasional, administratif, pengadaan aset, serta kegiatan pendukung OJK lainnya. Penerimaan pungutan tahun berjalan digunakan untuk anggaran tahun berikutnya. OJK berdasarkan UU 21/2011 mendapatkan tugas untuk terselenggaranya kegiatan sektor jasa keuangan yang teratur, adil, transparan, dan akuntabel serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat

Biaya Kegiatan Usaha

Dalam PP tentang Pungutan oleh OJK tersebut terdapat dua jenis pungutan. Pertama, pungutan yang meliputi biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pengesahan dan penelaahan atas rencana aksi korporasi. Sedangkan jenis yang kedua adalah biaya tahunan dalam rangka pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penelitian. 

Selain itu, PP tersebut juga mengatur biaya pungutan terkait kegiatan usaha yang tengah dilakukan oleh industri keuangan. Pasal 6 PP tentang Pungutan OJK menyebutkan bahwa bagi pihak yang melakukan lebih dari satu kegiatan usaha yang diatur dan diawasi oleh OJK, wajib membayar biaya tahunan pada besaran pungutan tertinggi di antara besaran pungutan dari setiap kegiatan usaha. 

Dalam penjelasan PP dicontohkan, PT Bank ABC Tbk pada tahun 2016 memiliki aset sebesar Rp5 triliun. Sebagai bank, PT Bank ABC Tbk juga melakukan sejumlah kegiatan usaha selaku emiten. Misalnya, melakukan penawaran umum saham sebesar Rp2 triliun, melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Kustodian dan membukukan pendapatan usaha sebsar Rp1 miliar, melakukan kegiatan usaha sebagai Wali Amanat dan membukukan pendapatan usaha sebesar Rp2 miliar serta melakukan kegiatan usaha sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana dengan pendapatan dari fee keagenan sebesar Rp3 miliar. 

Terkait hal ini, biaya perhitungan besaran pungutan tahunan PT Bank ABC Tbk tahun 2016 adalah, biaya tahunan sebagai bank umum 0,045 persen dikali Rp5 triliun adalah Rp2,25 miliar. Sedangkan biaya tahunan PT Bank ABC Tbk sebagai emiten adalah 0,03 persen dikali Rp2 miliar adalah Rp600 juta. Dalam PP disebutkan bahwa biaya tahunan emiten paling banyak Rp150 juta. 

Biaya sebagai Bank Kustodian adalah 1,2 persen dikali Rp1 miliar yakni sebesar Rp12 juta. Biaya sebagai Wali Amanat adalah 1,2 persen dikali Rp2 miliar yakni sebesar Rp24 juta. Dan biaya sebagai agen penjual efek reksa dana 1,2 persen dikali Rp3 miliar adalah Rp36 juta. 

Berdasarkan Pasal 6 PP tentang Pungutan oleh OJK, maka PT Bank ABC Tbk hanya diwajibkan membayar pungutan dengan besaran tertinggi yaitu Rp2,25 miliar tiap tahunnya. Untuk pembayaran ini, dapat dilakukan oleh PT Bank ABC Tbk sebanyak empat tahap.

Jenis dan Besaran Pungutan OJK dikelompokkan dalam tiga jenis:
1. Biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, dan pengesahan,
2. Biaya penelaahan rencana aksi korporasi,
3. Biaya tahunan dalam rangka pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penelitian.

Pungutan yang terkait dengan Pengajuan Perizinan, Persetujuan, Pendaftaran, dan Pengesahan

  1. Bursa Efek, Lembaga Kliring, dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara di Luar Bursa Efek, Bank Umum, Asuransi Jiwa, Asuransi Umum, Reasuransi, dan Manajer Investasi.Besaran pungutan per perusahaan Rp100 juta.
  2. Perusahaan Pemeringkat Efek, Penjaminan Emisi Efek, BPR, BPRS, Perusahaan Pembiayaan, dan Modal Ventura serta Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Besaran pungutan per perusahaan Rp50 juta.
  3. Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah. Besaran pungutan per perusahaan Rp30 juta.
  4. Perantara Pedagang Efek yang tidak mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah, Penasihat Investasi, Biro Administrasi Efek, dan Lembaga Penilai Harga Efek. Besaran pungutan per perusahaan Rp5 juta.
  5. Persetujuan untuk Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah, Bank Kustodian; Lembaga Penunjang Perbankan yaitu Lembaga Pemeringkat. Besaran pungutan per perusahaan Rp5 juta.
  6. Perizinan Lembaga Penunjang IKNB yaitu Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi, Perusahaan Konsultan Aktuaria, dan Perusahaan Agen Asuransi. Besaran pungutan per perusahaan Rp5 juta.
  7. Pendaftaran untuk Wali Amanat. Besaran pungutan per perusahaan Rp5 juta.
  8. Pendaftaran untuk Agen Penjual Efek Reksa Dana. Besaran pungutan per perusahaan Rp30 juta.
  9. Pengesahan untuk Dana Pensiun Lembaga Keuangan dan Dana Pensiun Pemberi Kerja. Besaran pungutan per lembaga Rp50 juta.

Biaya Perizinan dan pendaftaran orang perseorangan :

  1. Peizinan untuk Wakil Manajer Investasi dan Penasehat Investasi. Besaran pungutan per orang Rp1 juta.
  2. Perizinan untuk Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, dan Wakil Agen Penjual Agen Reksa Dana. Besaran pungutan per orang Rp500.000.
  3. Perizinan untuk Profesi Penunjang. Besaran pungutan per orang Rp5 juta.

Biaya Pendaftaran :

  1. Pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum:
    Efek bersifat ekuitas, efek bersifat utang, dalam rangka penambahan modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Penawaran Umum Terbatas/Rights Issue), untuk penambahan modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Efek yang dapat dikonversi menjadi saham dan oleh pemegang saham. Besaran pungutan diambil 0,05% dari nilai emisi, maksimal Rp750 juta.
  2. Sukuk. Besaran pungutan diambil 0,05% dari nilai emisi dan maksimal Rp150 juta.
  3. Pernyataan Pendaftaran Perusahaan Publik. Besaran pungutan per pernyataan pendaftaran Rp10 juta.
  4. Pernyataan Pendaftaran untuk Penawaran Tender Sukarela. Besaran pungutan per penawaran Rp25 juta.

Biaya Penelaah Rencana Aksi Korporasi :

  1. Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tanpa Melalui Penawaran Umum tidak untuk memperbaiki posisi keuangan. Besaran pungutan sebesar 0,025% dari nilai emisi, maksimal Rp500 juta.
  2. Penggabungan atau Peleburan Perusahaan Terbuka. Besaran pungutan sebesar 0,05% dari aset proforma penggabungan/peleburan, maksimal Rp250 juta.
  3. Perubahan Perusahaan Terbuka menjadi Perusahaan Tertutup secara Sukarela (voluntary going private). Besaran pungutan per perubahan Rp1 miliar.
  4. Pengambilalihan Perusahaan Terbuka. Besaran pungutan per pengambilalihan Rp25 juta.

Biaya Tahunan dalam Rangka Pengaturan, Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penelitian :

  1. Bursa Efek, Lembaga Kliring, dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara di Luar Bursa Efek Besaran pungutan sebesar 15% dari pendapatan usaha.
  2. Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Bank Pembiayaan Syariah, Asuransi Jiwa, Asuransi Umum, Reasuransi, Dana Pensiun Lembaga Keuangan, Dana Pensiun Pemberi Kerja, Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura dan Lembaga Jasa keuangan Lainnya. Besaran pungutan sebesar 0,045% (minimal Rp10 juta) dari aset.
  3. Manajer Investasi. Besaran pungutan sebesar 0,045% (minimal Rp10 juta) dari dana kelolaan.
  4. Penasihat Investasi. Besaran pungutan sebesar 1,2% (minimal Rp10 juta) dari pendapatan imbalan jasa nasihat investasi.
  5. Agen Penjual Efek Reksa Dana. Besaran pungutan sebesar 1,2% (minimal Rp10 juta) dari pendapatan fee keagenan.
  6. Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek. Besaran pungutan sebesar 1,2% (minimal Rp10 juta) dari pendapatan usaha.
  7. Emiten. Besaran pungutan sebesar 0,03% dari nilai emisi/outstanding (minimal Rp15 juta dan maksimal Rp150 juta)
  8. Perusahaan Publik. Besaran pungutan per perusahaan sebesar Rp15 juta.
  9. Perusahaan Pemeringkat Efek. Besaran pungutan per pendapatan usaha sebesar 1,2% minimal Rp5 juta.
  10. Lembaga Penunjang, Lembaga penunjang perbankan yakni lembaga pemeringkat, lembaga penunjang pasar modal yaitu Biro Administrasi Efek, Bank Kustodian, dan Wali Amanat, Lembaga Penunjang INKB yaitu Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, Perusahaan Agen Asuransi, dan Lembaga Penilai Harga Efek. Besaran pungutan per pendapatan usaha sebesar 1,2% minimal Rp5 juta.
  11. Kantor Akuntan Publik, Kantor Jasa Penilai Publik, kantor konsultan hukum, kantor notaris, dan perusahaan konsultan Aktuaria. Besaran pungutan sebesar 1,2% dari nilai kontrak dari kegiatan SJK.
  12. Profesi, Profesi penunjang perbankan yaitu akuntan dan penilai, profesi penunjang pasar modal yaitu akuntan, konsultan hukum, penilai dan notaris. Besaran pungutan per orang sebesar Rp5 juta.

 

Sumber :

https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt530b21157ba03/tiap-sektor-jasa-keuangan-wajib-iuran-ojk/

https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/SIARANPERSPUNGUTANfinal_1396517614.pdf

http://aaui.or.id/wp-content/uploads/2018/08/POJK-3-2014-TATA-CARA-PELAKSANAAN-PUNGUTAN-OLEH-OJK.pdf

https://finansial.bisnis.com/read/20140317/90/211307/ini-daftar-lengkap-tarif-pungutan-ojk