Isu Lingkungan

Audit Dana Kampanye : Kebutuhan Atau Menghabiskan Uang Negara

Audit Dana Kampanye : Kebutuhan Atau Menghabiskan Uang Negara

PROSES AUDIT DANA KAMPANYE
Perikatan audit yang digunakan oleh KAP dalam pelaksanaan audit dana kampanye merupakan sebuah perikatan atestasi yang mengacu kepada Standar Profesional Akuntan Publik . Dalam melaksanakan auditnya, Akuntan Publik akan merancang dan menjalankan prosedur audit untuk memperoleh keyakinan memadai terhadap kepatuhan asersi Pasangan Calon.

A. Pemerolehan Bukti Tertulis Pernyataan Kepatuhan

Berdasarkan ketentuan tersebut Akuntan Publik dapat memperoleh asersi tertulis tersebut melalui KPU.

B. Perencanaan Audit

Perencanaan dan supervisi yang memadai membantu efektivitas prosedur atestasi. Perencanaan memadai secara langsung mempengaruhi pemilihan prosedur yang semestinya dan ketepatan penerapannya, serta supervisi memadai membantu menjamin bahwa prosedur yang direncanakan tersebut ditetapkan semestinya. Perencanaan Audit dalam Audit Dana Kampanye meliputi:

  1. Penilaian Risiko
  2. Pemerolehan pemahaman atas persyaratan kepatuhan tertentu
    1. - Undang-undang, peraturan dan ketentuan dalam pedoman audit
    2. - Pengetahuan tentang persyaratan kepatuhan tertentu yang diperoleh dari permintaan keterangan dengan personil kunci dari dalam dan luar Pasangan Calon
  3. Materialitas

C. Pemerolehan Bukti yang Cukup dan Tepat

Tujuan auditor adalah untuk merancang dan melaksanakan prosedur audit sedemikian rupa untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk dapat menarik kesimpulan memadai sebagai basis pendapat auditor. Kecukupan dan ketepatan bukti audit saling berkaitan satu dengan lainnya. Kecukupan merupakan ukuran kuantitas bukti audit sedangkan ketepatan merupakan ukuran kualitas bukti audit. Kuantitas bukti audit yang dibutuhkan dipengaruhi oleh penilaian auditor atas risiko kesalahan penyajian material (makin tinggi risiko, makin banyak bukti audit yang dibutuhkan) dan kualitas bukti audit (makin baik kualitas bukti audit, makin sedikit bukti yang dibutuhkan).

Adanya keterbatasan waktu dan sumber daya dalam pelaksanaan audit atas laporan dana kampanye dapat mempengaruhi pertimbangan profesional dalam menentukan kecukupan bukti audit.

C. Pemerolehan Bukti yang Cukup dan Tepat

Sebagian besar pekerjaan auditor dalam merumuskan pendapat auditor terdiri dari pemerolehan dan pengevaluasian bukti audit. Prosedur audit untuk memperoleh bukti audit dapat mencakup:

  1. Inspeksi;
  2. Observasi;
  3. Konfirmasi;
  4. Penghitungan kembali;
  5. Pelaksanaan ulang (reperformance);
  6. Prosedur analitis; dan
  7. Memadukan beberapa prosedur sebagai tambahan atas prosedur permintaan keterangan dari Pasangan Calon

Sumber Dana Kampanye

Meliputi penerimaan uang secara tunai, cek, bilyet giro, surat berharga lainnya dan penerimaan melalui transaksi perbankan. Bersumber dari Pasangan Calon yang bersangkutan, partai politik dan/atau sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain, sumbangan perseorangan, kelompok,
badan usaha nonpemerintah, khusus untuk sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain wajib ditempatkan pada Rekening Khusus Dana Kampanye terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye.

Benda bergerak atau benda tidak bergerak yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima. Pada laporan dana kampanye, sumbangan dalam bentuk barang dikonversikan dalam bentuk uang sesuai dengan nilai yang wajar.

Pelayanan/pekerjaan yang dilakukan pihak lain yang manfaatnya dinikmati oleh Pasangan Calon sebagai penerima jasa yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima. Pada laporan dana kampanye, sumbangan dalam bentuk jasa dikonversikan dalam bentuk uang sesuai dengan nilai yang wajar.

SOROTAN ICW

Peneliti Indonesia Corruption Watch ( ICW) Donal Fariz, meminta Kantor Akuntan Publik (KUP) yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mengaudit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) dapat bekerja profesional dan mencermati titik kerawanan dugaan manipulasi dana kampanye. "Kita berharap akuntan publik yang ditunjuk KPU dapat bekerja secara profesional untuk menemukan kecurangan dalam penerimaan dan pengeluaran dana kampanye," ujar Donal kepada Kompas.com, Kamis (2/5/2019).

Donal menjelaskan, ada enam titik kerawanan dalam laporan dan audit dana kampanye di Indonesia.

  1. Partai politik mencatat pemasukan dari sumber-sumber terlarang dengan menggunakan pihak-pihak tertentu sebagai penyumbang fiktif untuk menyamarkan dana dari sumber ilegal.
  2. Parpol tidak mencatat pemasukan dari sumber-sumber terlarang dan tidak memasukan ke dalam rekening khusus dana kampanye sehingga tidak terlihat adanya penerimaan dari sumber-sumber terlarang.
  3. Parpol memasukan dana terlarang ke dalam rekening partai politik dan selanjutnya dimasukan ke dalam rekening khusus dana kampanye. Menurut UU Nomor 8 Tahun 2012 dan UU Nomor 7 Tahun 2017, tidak ada batasan jumlah sumbangan yang bersumber dari parpol.
  4. Parpol mencatat penerimaan tidak dalam jumlah sebenarnya.
  5. Pelaksanaan audit rentan dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai kewenangan. Misalnya, dilakukan oleh pihak lain atau disubkontrakkan dari akuntan publik yang bersangkutan dengan pihak yang tidak berwenang untuk mengaudit.
  6. Tender untuk audit kemungkinan rawan tindak pidana korupsi, seperti gratifikasi, suap, dan sebagainya.

KETERBATASAN AUDITOR

Dalam audit dana kampanye yang berbasis kepatuhan dalam waktu yang singkat ada beberapa keterbatasan auditor.

  1. Auditor tidak mampu mengidentifikasi Dana Kampanye yang di titip di rekening lain, seperti rekening pribadi paslon, rekening timses bahkan di rekening pengurus partai dimana jumlahnya pasti lebih besar dari yang dilaporkan , sehingga Sponsor utama seorang calon tidak bisa teridentifikasi. Maka tidak heran ada rekening paslon dana yang di laporan hanya berjumlah ratusan juta saja untuk memenangkan sebagai calon kepala daerah setingkat bupati dan wali kota. Ketidak masuk akalan ini tidak bisa di buktikan oleh auditor.
  2. Auditor tidak dapat mengidentifikasi nilai dari sumbangan berupa barang seperti kaos, baliho, dan alat kampanye lainnya dimana sering tidak dilaporkan, jika di konfirmasi calaon dan timses selalu menjawab tidak tau karena simpatisan selalu memasang sendiri, padahal dalam kenyataan tidak ada sumbangan diam-diam karena penyumbang pasti ingin mencari nama kepada paslon dengan harapan jika menang ada belas terimakasih berupa proyek dimasa depan.

Melihat kondisi yang mendasar ini kepatahun seperti apa yang bisa diyakini oleh seorang auditor, hanya kepatuhan yang telah diberikan apa adanya saja oleh paslon berdasarkan laporan administratif yang di terima oleh KPU dimana bentuknya hampir sama. Kondisi ini dilapangan juga dipahami oleh pihak KPU dan Bawaslu.

Untuk Ini pemerintah harus membuat aturan yang jelas dan lebih ketat terkait dana kampanye paslon.

KESIMPULAN

Melihat kondisi ini sebaiknya Dana Kampanye tidak di audit saja,karena hasil auditnya juga seperti hanya persyaratan administratif justru akan menurunkan kelas Kantor Akuntan Publik sebagai ahli menyetujui kondisi yang tidak ideal tersebut. Dengan tidak adanya Audit Dana Kampanye banyak anggaran APBN yang bisa di hemat yang dapat dialihkan untuk kesejahteraan masyarakat atau dialihkan untuk pekerjaan Audit yang membutuhkan KAP akan tetapi hasil pekerjaannya bener-bener terpakai untuk kemajuan bangsa dan negara.