Profesi Keuangan

Bolehkah AP Berstatus PNS Mengerjakan Audit Dari Dana APBN?

Bolehkah AP Berstatus PNS Mengerjakan Audit Dari Dana APBN?

Pada PP No. 35 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pe.Iabat Negara, Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan. Dalam rangka usaha Pemerintah untuk menjaga tingkat kesejahteraan PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara, dan Penerima pensiun atau tunjangan, perlu memberikan tambahan penghasilan berupa gaji, pensiun, atau tunjangan ketiga belas.

Akuntan Publik PNS

Masih banyak kita lihat akuntan publik berstatus PNS masih berpraktek mungkin PNS sebagai Dosen dan sebagainya. Tidak ada larangan bagi mereka untuk berpraktek akan tetapi musti harus di pahami soal Fee yang mereka terima yang dananya bersumber dari APBN. 

Pasal 5 ayat 2 Pada PP No. 35 Tahun 2019 berbunyi apabila PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan menerima lebih dari satu jenis penghasilan, kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Satu Jenis disini yang merupakan sumber yang sama dari uang APBN atau APBD maka yang bersangkutan harus mengembalikan.

Maka seharunya AP PNS tidak boleh mengambil proyek yang boayanya bersumber dari  APBN dan APBD atau terkait dengan pekerjaan pemerintah. Dilapangan masih ada kita temukan AP PNS yang melakukan audit semisal BLU, Dana Kampanye, audit Pemda dan lain sebagainya dimana dana ini bersumber dari APBN atau APBD. Kita juga masih melihat Dosen PNS masih menjadi konsultan Pemerintah dimana mendapat bayaran dari uang APBN dan APBD, maka kalau merujuk pada pasal 5 ayat 2 PP No.35 Tahun 2019 ini bisa tergolong pelanggaran.

Mungkin hal ini bisa saja terjadi karena ketidak tauan atau kurang kontrol, sebelum berlanjut dan menjadi sebuah kasus sebaik IAPI dan PPPK membuat batasan yang jelas terkait praktek ini.

Peraturan perpajakannya ada pada PP No. 45 tahun 1994