Profesi Keuangan

Kasus-Kasus Melilit KAP Besar di Indonesia

Kasus-Kasus Melilit KAP Besar di Indonesia

1. Kasus Jiwasraya - PricewaterhouseCoopers (PwC)

Pada 2006-2012, KAP yang ditunjuk adalah KAP Soejatna, Mulyana, dan Rekan. Sementara sejak 2010-2013, KAP Hertanto, Sidik dan Rekan. Pada 2014-2015, KAP Djoko, Sidik dan Indra. Lalu 2016-2017, PricewaterhouseCoopers (PwC).

PwC memberikan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan konsolidasian PT Asuransi Jiwasyara (Persero) dan entitas anaknya pada tanggal 31 Desember 2016. Laba bersih Jiwasraya yang dimuat dalam laporan keuangan yang telah diaudit dan ditandatangani oleh auditor PwC tanggal 15 Maret 2017 itu menunjukkan laba bersih tahun 2016 adalah sebesar Rp 1,7 triliun. Sementara itu laba bersih Jiwasraya menurut laporan keuangan auditan tahun 2015 adalah Rp 1,06 triliun.

Pada 10 Oktober 2018, Jiwasraya mengumumkan tak mampu membayar klaim polis JS Saving Plan yang jatuh tempo sebesar Rp 802 miliar. Seminggu kemudian Rini Soemarno yang menjabat sebagai Menteri Negara BUMN melaporkan dugaan fraud atas pengelolaan investasi Jiwasraya.

Audit BPK selama 2015-2016 menjadi rujukan. Dalam audit tersebut disebutkan investasi Jiwasraya dalam bentuk medium term notes (MTN) PT Hanson International Tbk (MYRX) senilai Rp 680 miliar, berisiko gagal bayar. Berdasarkan laporan audit BPK, perusahaan diketahui banyak melakukan investasi pada aset berisiko untuk mengejar imbal hasil tinggi, sehingga mengabaikan prinsip kehati-hatian.

Pada 2018, sebesar 22,4% atau Rp 5,7 triliun dari total aset finansial perusahaan ditempatkan pada saham, tetapi hanya 5% yang ditempatkan pada saham LQ45. Lalu 59,1% atau Rp 14,9 triliun ditempatkan pada reksa dana, tetapi hanya 2% yang dikelola oleh top tier manajer investasi. Kondisi-kondisi tersebut menyebabkan kerugian hingga modal Jiwasraya minus. Negara diperkirakan mengalami kerugian hingga Rp 13,7 miliar. (Beritasatu.com)

2. Kasus SNP Finance - Deloitte

Pada dasarnya perjanjian utang piutang antara SNP Finance dengan para kreditornya (bank) tersebut adalah kerjasama yang sifatnya mutualistik. SNP Finance membutuhkan dana, bank juga butuh menyalurkan kredit. Namun dalam perjalanan waktu, ternyata bisnis retail Columbia yang merupakan induk dari SNP Finance mengalami kemunduran. Apa penyebabnya? Kita bisa melihat bahwa perilaku pembelian customer telah berubah, konsumen saat ini tidak lagi belanja produk furniture dan elektronik dengan datang ke toko, melainkan mereka lebih suka membeli secara online melalui perangkat gadgetnya. Mulai dari survey harga, survey spesifikasi produk, sampai dengan pembelian, semua dilakukan secara online. Bahkan para online shop tersebut juga memberikan fasilitas kredit tanpa bunga (bunga 0%) untuk tenor yang bahkan sampai 12 bulan. Kondisi perubahan perilaku pembelian customer inilah yang memukul pangsa pasar dari Columbia, dan tentunya juga berdampak pada SNP Finance. Buntutnya adalah kredit SNP Finance kepada para bank – bank/krediturnya tersebut menjadi bermasalah, dalam istilah keuangan disebut Non Performing Loan (NPL).

   Apa yang dilakukan SNP Finance untuk mengatasi utangnya kepada bank tersebut? SNP finance membuka keran pendanaan baru melalui penjualan surat utang jangka menengah, disebut dengan MTN (Medium Term Notes). MTN ini sifatnya hampir mirip dengan obligasi, hanya saja jangka waktunya adalah menengah, sedangkan obligasi jangka waktunya panjang. MTN ini diperingkat oleh Pefindo (Pemeringkat Efek Indonesia) dan kembali lagi bahwa Pefindo juga memberikan peringkat salah satunya adalah berdasarkan laporan keuangan SNP Finance yang diaudit oleh Deloitte. Awalnya peringkat efek SNP Finance sejak Desember 2015 – 2017 adalah A-, bahkan kemudian naik menjadi A di Maret 2018. Namun tidak lama kemudian, di bulan Mei 2018 ketika kasus ini mulai terkuak, perikat efek SNP Finance turun menjadi CCC bahkan di bulan yang sama tersebut turun lagi menjadi SD (Selective Default). 

Default dalam bahasa sederhananya adalah gagal bayar. Berikutnya SNP Finance mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), sebesar kurang lebih Rp 4,07 Trilyun yang terdiri dari kredit perbankan 2,22 Trilyun dan MTN 1,85 Trilyun. Mengapa debitur dan pemegang MTN mau percaya dan menyalurkan kredit kepada SNP Finance? Karena awalnya pembayaran dari SNP Finance lancar, dan para kreditur tersebut juga menganalisis kesehatan keuangan SNP Finance melalui laporan keuangannya, yang diaudit oleh kantor akuntan publik ternama, yaitu Deloitte.

Namun ternyata terjadi pemalsuan data dan manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen SNP Finance. Diantaranya adalah membuat piutang fiktif melalui penjualan fiktif. Piutang itulah yang dijaminkan kepada para krediturnya, sebagai alasan bahwa nanti ketika piutang tersebut ditagih uangnya akan digunakan untuk membayar utang kepada kreditor. Untuk mendukung aksinya tersebut, SNP Finance memberikan dokumen fiktif yang berisi data customer Columbia. Sangat disayangkan bahwa Deloitte sebagai auditornya gagal mendeteksi adanya skema kecurangan pada laporan keuangan SNP Finance tersebut. Deloitte malah memberikan opini wajar tanpa pengecualian pada laporan keuangan SNP Finance. ( https://accounting.binus.ac.id/ )

3. PT Hanson International Tbk - Ernst  Young

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenakan sanksi kepada kantor akuntan publik partner dari Ernst and Young (EY) karena dinilai tak teliti dalam penyajian laporan keuangan PT Hanson International Tbk (MYRX). Atas kesalahan ini OJK memberikan sanksi membekukan Surat Tanda Terdaftar (STTD) selama satu tahun.

Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I Djustini Septiana dalam suratnya mengatakan Sherly Jokom dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro dan Surja terbukti melanggar udang-undang pasar modal dan kode etik profesi akuntan publik dari Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI).

Sherly terbukti melakukan pelanggaran Pasal 66 UUPM jis. paragraf A 14 SPAP SA 200 dan Seksi 130 Kode Etik Profesi Akuntan Publik - Institut Akuntan Publik Indonesia. OJK menilai KAP ini melakukan pelanggaran karena tak cermat dan teliti dalam mengaudit laporan keuangan tahun PT Hanson International Tbk. (MYRX) untuk tahun buku 31 Desember 2016.

Kesalahan yang dilakukan perusahaan adalah tak profesional dalam pelaksanaan prosedur audit terkait apakah laporan keuangan tahunan perusahaan milik Benny Tjokro mengandung kesalahan material yang memerlukan perubahan atau tidak atas fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan. Kesalahan yang dimaksud OJK adalah adanya kesalahan penyajian (overstatement) dengan nilai mencapai Rp 613 miliar karena adanya pengakuan pendapatan dengan metode akrual penuh (full acrual method) atas transaksi dengan nilai gross Rp 732 miliar.

Selain itu, dalam laporan keuangan tersebut juga tak mengungkapkan adanya Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) atas kavling siap bangun (KASIBA) tertanggal 14 Juli 2019 yang dilakukan oleh Hanson International sebagai penjual. (https://www.cnbcindonesia.com/ )

4. PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk - Ernst Young

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menilai, PT Ernst Young Indonesia (EY) melanggar UU Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, karena perusahaan jasa konsultasi keuangan ini telah melakukan audit investigasi terhadap Laporan Keuangan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) Tahun Buku 2017.


Penilaian itu disampaikan Anggota Majelis Kehormatan IAI, Anton Silalahi di Jakarta, Senin (8/4). "Audit investigasi itu termasuk jasa asurans. Dan, itu merupakan tugas akuntan publik sebagaimana tercantum di UU Akuntan Publik," kata Anton.
Anton memandang, keputusan Erns Young yang melakukan audit investigasi terhadap Laporan Keuangan AISA 

 Tahun Buku 2017 tersebut telah melanggar UU Akuntan Publik. "Itu hanya Delik Biasa dan bukan Delik Aduan. Tetapi memang, sayangnya ada penyidik yang kurang paham UU Akuntan Publik," imbuhnya.Lebih lanjut Anton menjelaskan, pada Pasal 3 UU Akuntan Publik menyebutkan bahwa akuntan publik memberikan jasa asurans yang meliputi jasa audit informasi keuangan historis, jasa review atas informsi keuangan historis dan jasa asurans lainnya.


Sehingga, ujar Anton, jasa asurans hanya dapat diberikan oleh akuntan publik. "Audit investigasi itu juga jasa asurans. Sayangnya, EY itu bukan akuntan publik," ujarnya. Sebagaimana diketahui, Ernst Young Indonesia berafiliasi dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro Surja. Sementara itu, menurut Anton, pada Pasal 57 ayat (2) menyebutkan bahwa setiap orang yang bukan akuntan publik, tetapi menjalankan profesi akuntan publik dan bertindak seolah-olah sebagai akuntan publik, maka bisa dipidana penjara paling lama enam tahun dan pidana denda maksimal Rp500 juta. "Ernst Young (Indonesia) itu melakukan hal yang tidak patut dan melanggar UU Akuntan Publik," ujar Anton. Sebelumnya, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) membantah yang menyebutkan bahwa AISA  telah salah menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit investigasi terhadap Laporan Keuangan AISA  Tahun 2017. 

Menurut Direktur Utama BEI, Inarno Djajadi, pada pekan lalu BEI sudah melakukan dengar pendapat dengan AISA  (manajemen baru), terkait dugaan terjadinya laporan keuangan ganda yang dilakukan oleh manajemen lama AISA Lebih lanjut inarno menegaskan, AISA  tidak salah menunjuk KAP terkait pelaksanaan audit investigasi terhadap dugaan laporan keuangan ganda. "Tidak salah tunjuk," kata Inarno di Gedung BEI Jakarta, Selasa (2/4) ketika ditanya mengenai kemungkinan AISA telah salah menunjuk auditor investigasi.Perlu diketahui, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ( RUPS -LB) AISA pada akhir 22 Oktober 2018 mengamanatkan agar manajemen AISA melakukan audit investigasi dengan menunjuk KAP dan/atau Konsultan Hukum Independen. Pada pelaksanaannya, AISA  menunjuk Ernst Young Indonesia. Pada Selasa, 26 Maret 2019, AISA  menyampaikan keterbukaan informasi melalui BEI mengenai "Laporan atas Investigasi Berbasis Data" yang dilakukan Ernst Young. Investigasi tersebut didasari dugaan adanya laporan keuangan ganda yang dilakukan oleh manajemen lama AISA . ( https://www.indopremier.com/ )

5. Kasus Indosat Ooredoo - Ernst Young

Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) atau Dewan Pengawas Perusahaan Akuntan Publik Amerika Serikat (AS) menjatuhkan hukuman kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwanto, Suherman dan Surja beserta partner Ernst and Young (EY) Indonesia karena terbukti berperan dalam kegagalan audit laporan keuangan PT Indosat Tbk pada tahun 2011.

Hukuman yang diberikan PCAOB yaitu berupa denda US$ 1 juta kepada Ernst and Young Indonesia. Kemudian hukuman denda juga diberikan kepada akuntan public yang merupakan partner EY Indonesia yaitu Roy Iman Wirahardja sebesar US$ 20.000 ditambah larangan berpraktek selama lima tahun, kemudian denda sebesar US$ 10.000 diberikan kepada mantan Direktur EY Asia-Pasific, Randall Leali dengan larangan berpraktek selama satu tahun.

Hukuman ini dijatuhkan karena KAP Purwanto, Suherman dan Surja karena telah gagal menyajikan bukti yang mendukung perhitungan atas sewa 4.000 menara seluler yang terdapat dalam laporan keuangan Indosat. Mereka malah memberikan label Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan tersebut, padahal  perhitungan dan analisisnya belum selesai.

PCAOB merupakan lembaga yang mengawasi praktik audit terhadap perusahaan publik guna melindungi investor. Selain itu, lembaga ini juga mengawasi laporan audit perusahaan broker dan manajer investasi di bursa. Tujuan lembaga ini tentunya selain melindungi investor juga mempromosikan laporan audit yang informatif, akurat dan independen.

CEO Indosat Ooredoo, Alexander Rusli menyampaikan terkait dengan transaksi tower di 2011 dan 2012 dalam buku Indosat tahun 2012 sudah di disesuaikan. Jadi masalah EY Indonesia kena periksa dan akhirnya kena denda kami sudah tidak tahu lagi. "Setelah itu juga sudah ganti auditor," ujar Alexander kepada KONTAN, Senin (13/2).

Sementara Group Head Corporate Communications Indosat Ooredoo, Deva Rachman menyampaikan selama tahun yang berakhir 31 Desember 2012, mereeevaluasi kebijakan akuntansi yang relevan dan sebagai hasilnya, seperti yang tercantum dalam pelaporan US Securities and Exchange Commission (SEC) pada 2012 dan 2013 di formulir 20-F, laporan keuangan 2011 kami telah sajikan kembali.

Selain itu, lanjut Deva, manajemen juga telah merevaluasi dan memperbaiki internal controls over financial reporting yang relevan. “Sebagai best practice, kami mengevaluasi secara berkala kebijakan akuntansi dan internal controls kami untuk memastikan kepatuhan dengan standar yang berlaku,” ujar Deva. ( https://nasional.kontan.co.id/ )

6. Kasus Baker Hughes - KPMG

Nama KPMG-SSH tentu sudah tidak asing lagi bagi para eksekutif perusahaan-perusahaan besar di Jakarta. KAP ini juga merupakan satu dari beberapa kantor akuntan besar andalan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dalam melakukan restrukturisasi sekian banyak institusi keuangan di Indonesia.

Namun, berita tentang KPMG-SSH yang dikeluarkan oleh Securities Exchange Commision (SEC) pada 17 September 2001 lalu bukanlah hal yang bisa dikatakan prestasi bagi KAP itu. Pasalnya, rilis SEC tersebut mengumumkan bahwa KPMG-SSH dan senior partner-nya, Sony B. Harsono, diduga telah melakukan penyuapan terhadap pejabat kantor pajak di Jakarta.

Ada apa di balik dugaan praktek penyuapan yang dituduhkan terhadap KPMG-SSH yang notabene berkantor di Indonesia? Lagi pula, praktek suap yang dituduhkan oleh kedua lembaga pemerintah AS itu pun terjadinya di Indonesia. Jadi, persoalan ini menjadi tanda tanya besar bagi publik, khususnya bagi mereka yang  telah bertahun-tahun memakai jasa KPMG-SSH.

Tidak ada asap kalau tidak ada api. "Api" yang menyala di Indonesia, "asapnya" mengembara sampai ke AS. Kronologisnya begini, AS memiliki undang-undang yang dinamakan Foreign Corrupt Practises Act (FCPA), yaitu undang-undang yang melarang praktek korupsi yang dilakukan di ranah asing. UU ini memungkinkan pemerintah AS melakukan aksi hukum terhadap warga asing yang diduga terlibat korupsi dengan pihak AS, baik korporat ataupun perorangan.

Dalam kasus gugatan terhadap KPMG-SSH – mitra bisnis dari multinational accounting firm KPMG International – ini, salah satu pihak yang terlibat secara langsung adalah PT Eastman Christensen (PTEC). PTEC ini adalah perusahaan Indonesia yang mayoritas sahamnya dipegang oleh Baker Hughes Incorporated, perusahaan pertambangan yang bermarkas di Texas, AS.

PTEC ini sendiri adalah pihak yang, menurut gugatan SEC dan Departemen Kehakiman AS, meminta KPMG-SSH untuk menyogok pejabat kantor pajak Jakarta Selatan (PTEC berdomisili di Jakarta Selatan-red). Perintah itu dimaksudkan agar jumlah kewajiban pajak bagi PTEC dibuat seminim mungkin. (https://www.hukumonline.com )

 

7. PT Garuda Indonesia - BDO International Limited 

Kementerian Keuangan memaparkan tiga kelalaian Akuntan Publik (AP) dalam mengaudit laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tahun 2018. Hal itu akhirnya berujung sanksi dari Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK).

Adapun, laporan keuangan tersebut diaudit oleh AP Kasner Sirumapea dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang, dan Rekan. Sebelumnya, laporan keuangan Garuda Indonesia menuai polemik. Hal itu dipicu oleh penolakan dua komisaris Garuda Indonesia, Chairal Tanjung dan Dony Oskaria untuk mendatangani persetujuan atas hasil laporan keuangan 2018.

Keduanya memiliki perbedaan pendapat terkait pencatatan transaksi dengan Mahata senilai US$239,94 juta pada pos pendapatan. Pasalnya, belum ada pembayaran yang masuk dari Mahata hingga akhir 2018.

Sekretaris Jenderal Kemenkeu Hadiyanto merinci kelima kelalaian yang dilakukan. Pertama, AP bersangkutan belum secara tepat menilai substansi transaksi untuk kegiatan perlakuan akuntansi pengakuan pendapatan piutang dan pendapatan lain-lain. Sebab, AP ini sudah mengakui pendapatan piutang meski secara nominal belum diterima oleh perusahaan. 

"Sehingga, AP ini terbukti melanggar Standar Audit (SA) 315," ujar Hadiyanto, Jumat (28/6). Kedua, akuntan publik belum sepenuhnya mendapatkan bukti audit yang cukup untuk menilai perlakuan akuntansi sesuai dengan substansi perjanjian transaksi tersebut. Ini disebutnya melanggar SA 500.

Terakhir, AP juga tidak bisa mempertimbangkan fakta-fakta setelah tanggal laporan keuangan sebagai dasar perlakuan akuntansi, di mana hal ini melanggar SA 560. Tak hanya itu, Kantor Akuntan Publik (KAP) tempat Kasner bernaung pun diminta untuk mengendalikan standar pengendalian mutu KAP.  "KAP mau tidak mau harus comply dengan seluruh standar ini," jelas dia.

Sebelumnya, Kemenkeu menjatuhkan dua sanksi kepada Akuntan Publik (AP) Kasner Sirumapea dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang Rekan terkait dengan polemik laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk untuk tahun buku 2018.

Tak hanya itu, KAP yang mengaudit laporan keuangan Garuda Indonesia juga dikenakan peringatan tertulis disertai kewajiban untuk melakukan perbaikan terhadap Sistem Pengendalian Mutu KAP dan dilakukan reviu oleh BDO International Limited kepada KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang Rekan. ( https://www.cnnindonesia.com/ )