Profesi Keuangan

KAP Rekanan Bank : Ketidakjelasan Yang Dipaksakan

KAP Rekanan Bank : Ketidakjelasan Yang Dipaksakan

Pada suatu pagi seorang klien menghubungi saya damana tahun sebelumnya mereka kantor saya yang di audit, beliau menyatakan bahawa Kantor Saya ditolak karena Buka KAP Rekanan Bank, sambil mengirimkan Sebuah File PDF yang menunjukan nama-nama KAP yang rekanan salah satu Bank. klien saya sangat pusing karena semua KAP rekanan Bank terdapat domisilinya di Jakarta itu akan menmabah beban mereka terkait akomodasi. Di daftar saya lihat beberapa KAP yang saya kenal, dimana mereka sangat banyak melakukan kerjasama dengan Auditor Freelance.

Disini saya berfikir apa dasar Bank-Bank ini membuat rekanan ini dan menyatakan kalau KAP-KAP tersebut lebih layak Mengaudit Debitur Mereka ketimbang KAP-KAP yang tidak mau mengurus Rekanan Bank. Padahal Dalam Surat Yang di Tanda Tangani Ktua IPAI Bapak Tarko Sunayo Nomor 2017/XI/Int-IAPI/ 2018 Perihal Pembatalan/Penghentian Sistem Rekanan KAP kepada Bank. Surat kepada seluruh Pemimpin Kantor Akuntan Publik (KAP) agar tidak lagi menjadi rekanan bank plat merah (BNI, Mandiri dan BRI).  Seperti yang diketahui sebelumnya, Tiga bank milik pemerintah ini masih mensyaratkan nasabahnya (debitur) untuk diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang telah menjadi rekanan bank tersebut.

Hal ini sangat bertentangan dengan undang-undang akuntan publik ( UU No.5 Tahun 2011)  karena Bank bukanlah regulator dan tidak berhak mengatur Kantor Akuntan Publik yang independen. Menurut sebagian besar Akuntan Publik, tidak ada perbedaan kualitas audit antara Kantor Akuntan Publik yang Rekanan Bank dengan yang tidak Rekanan  Bank. Bahkan Praktik ini dapat memunculkan mafia-mafia Bank yang dapat mengatur profesionalitas Akuntan Publik. Surat yang disampaikan Ketua IAPI telah diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK – Kemenkeu), Gubernur Bank Indonesia, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI dan Dewan Pengawas Institut Akuntan Publik Indonesia.

Akan tetapi sepertinya KAP-KAP Indonesia sudah tidak patuh dengan surat IAPI tersebut, sehingga pola tersebut masih berjalan sampai hari ini. Hal ini harusnya mulai ditindak tegas oleh IAPI karena ini membuat GAP antar Praktek Seprofesi, persaingan bukan ditentukan dari fee, kualitas dan sebaginya akan tetapi seleksi sepihak yang dilakukan oleh pihak Bank dimana standar mutupun mereka tidak jelaskan. Ini juga tidak Baik, Bank bukan Pihak Regulasi dan Standar Mutu yang dapat mengcluster KAP. Seharusnya PPPK Bersama ini dengan OJK harus menuntaskan masalah ini supaya tidak terjadi ke kisruhan karena sedikit KAP yang rekanan Bank membuat Penawaran Fee tidak wajar karena supply dan Demand yang tidak seimbang yang dapat merugikan entitas Bisnis Indonesia karena tidak memiliki pilihan banyak.

Kita Berharap IAPI,PPPK dan OJK segera menyelesaikan ini. Jangan sampai membuka kesempatan terjadi mafia broker jasa audit di perbankan.