Audit Kecurangan

Laporan Audit Bermasalah Perusahaan Kontraktor

Laporan Audit Bermasalah Perusahaan Kontraktor

Pengadaan Barang/Jasa merupakan kegiatan yang dimulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia meliputi kegiatan persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, persiapan pemilihan Penyedia, pelaksanaan pemilihan Penyedia, pelaksanaan Kontrak dan serah terima hasil pekerjaan. Sebelum pelaksanaan pengadaan, dilakukan Analisis dan Evaluasi Kebutuhan, serta Perencanaan Pengadaan.

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia merupakan kegiatan lanjutan atas perencanaan pengadaan yang telah dilaksanakan oleh PA/KPA. Ttata cara ini tertuang pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  Nomor 9 Tahun 2018, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia dan SE Kemen-PU Nomor 10 Tahun 2018 tentang Standar Dokumen pengadaan.

Syarat Kualifikasi Kemampuan Keuangan

  1. Syarat Kualifikasi Kemampuan Keuangan Penyedia Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi Untuk Penyedia Non Kecil harus memiliki kemampuan keuangan berupa Sisa Kemampuan Nyata (SKN) yang disertai dengan laporan keuangan. Kemampuan Nyata adalah kemampuan penuh/keseluruhan Peserta saat penilaian kualifikasi meliputi kemampuan keuangan dan kemampuan permodalan untuk melaksanakan paket pekerjaan yang sedang/akan dikerjakan. SKN dikecualikan untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
  2. Syarat Kualifikasi Kemampuan Keuangan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Persyaratan kualifikasi kemampuan keuangan untuk Penyedia Pekerjaan Konstruksi berdasarkan ketentuan peraturan Perundangundangan di bidang Jasa Konstruksi beserta pedoman pelaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi Jasa Konstruksi.

Terkadang Laporan keuangan yang di syaratkan merupakan Laporan Keuangan Audited, beberapa Kontraktor ini Pembukuannya tidak layak audit, sering hampir tiap tahun saya di hubungi oleh Entitas kontraktor untuk minta audit bahasanya setelah saya dalami sebenarnya mereka tidak siap di audit tapi butuh cap laporan telah di audit dan yang begini setiap tahun mungkin ada 2 sd 3 perusahaan yang saya tolak.

Kasus Lapangan
Tahun lalu malah ada yang mengajak kerjasama karena beliau seorang pengurus asosiasi kontraktor disalah satu Provinsi katanya dan beliau bisa mereferensikan klien-klien buat di audit perusahan-perusahaan kontraktor dengan Fee Rp 5 juta. Saya langsung respon itu minta di audit atau hanya butuh tanda tangan, akhirnya beliau menyatakan kalau sebenarnya kontraktor-kontraktor tersebut butuh Laporan Audited untuk syarat tender, ya saya bilang di Audit bener saja tapi feenya tidak bisa segitu fee umumnya perusahaan yang di audit tentunya jauh lebih besar dari itu, setelah diskusi panjang lebar akhirnya beliau bercerita sebenarnya perusahaan- perusahan tersebut hanya butuh cap di audit, saya bilang saya gak bisa kerjasama kecuali mereka mau di audit bener.

saya rasa pola ini masih terus berjalan akhirnya saya menerawangpada kejadian tahun 2006 enam saya pernah datang kesalah satu perusahaan kontraktor dibilangan Jakarta selatan, pas masuk ke ruangan keuangan saya melihat dalam sebuah kantong plastik kresek stempel beberpa kantor akuntan publik, jadi analisa dan dugaan saya saat ini.

  1. Oknum Kontraktor ini melakukan kerjasama gelap dengan kantrok akuntan publik nakal untuk mendapatkan cap bahwa Laporan keuangan telah di Audit sebenarnya Proses Audit tidak pernah terjadi.
  2. Oknum kontraktor ini melakukan pemalsuan Laporan Keuangan Audited untuk kebutuhan tender.

Maka untuk hal ini Regulator harus mengambil sebuah sikap karena pola ini saya yakin masih terjadi, langkah-langkah yang harus dilakukan oleh regulator demi menjaga marwah profesi Akuntan Publik Antara lain :

  1. Beri Publik Akses terbuka terhadap informasi Laporan Keuangan Audited yang terdaftar di PPPK dikarena proses penomoran Opini telah Online. Informasi yang di buka yaitu Nama Perusahaan, Lalamat perusahaan, Nama Direksi, Tahun Buku Audit , Opini Audit , No Opini Audit dan Nama AP yang melakukan sign Laporan Audit. Publik tinggal memasukan Filter Nama Perusahaan atau no Opini audit untuk melihat informasi tersebut.
  2. PPPK Melakukan kordinasi antar kemetrian bahwa syarat tender adanya laporan keuangan audited dan laporan keuangan yang sah dengan nomornya terdaftar di Portal Publik PPPK tersebut.
  3. Melakukan Pengawasan terhadap pemberian bank garansi oleh OJK kepada Kontraktor yang tidak memiliki Laporan Keuangan.

Saran saya bagi oknum perusahaan kontraktor yang masih suka Buying Audit Opinion bertobatlah apalagi sampai memalsukan tanda tangan AP dan KAP karena ini bisa kategori Fraud Laporan Keuangan. Mulailah menjadi perusahaan profesional dan mulailah menyusun Laporan Keuangan dan Perpajakan jika itu memang di butuhkan untuk Proses tender di Proyek pemerintah, anda bisa mencari individu profesional atau bahkan Kantor Jasa Akuntan untuk membantu.

Untuk Akuntan yang masih nakal, Stop Pola itu karena lambat laut profesi ini bisa tidak dipercaya orang karena ulah-ulah begini, coba edukasi kliennya bantu dan bina mereka jangka panjang, jika semua sepakat maka semuanya bisa berkembang bersama.

Saya punya keyakinan kontraktor yang besar dan memang mintra pemerintah dalam proyek besar tidak akan melakukan hal semacam ini dikarenakan mereka sudah memiliki divisi Keuangan dan Akuntansi dan juga sudah di audit dengan baik, karena reputasi mereka jauh lebih berharga dari pada mengehmat uang hanya puluhan hingga ratusan juta sebagai fee Audit.