Profesi Keuangan

Kantor Jasa Akuntan (KJA) Indonesia : Prospek atau Ancaman?

Kantor Jasa Akuntan (KJA) Indonesia : Prospek atau Ancaman?

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 216 /PMK.01/2017 Tetang Akuntan Beregister mendefenisikan beberapa hal sebagai berikut :

  1. Akuntan Beregister adalah seseorang yang telah terdaftar pada register negara akuntan yang diselenggarakan oleh Menteri. 
  2. Akuntan Berpraktik adalah Akuntan Beregister yang telah mendapatkan izin dari Menteri untuk memberikan jasa akuntansi kepada publik melalui Kantor Jasa Akuntan. 
  3. Kantor Jasa Akuntan yang selanjutnya disingkat KJA adalah badan usaha yang telah mendapatkan izin dari Menteri untuk memberikan jasa akuntansi kepada publik bagi Akuntan Berpraktik. 

Akuntan Berpraktik memiliki kewajiban sebagai berikut:

  1. Menjadi anggota Asosiasi Profesi Akuntan;
  2. Menjaga kompetensi melalui PPL menyampaikan laporan realisasi PPL Asosiasi Profesi Akuntan; dan kepada
  3. Mematuhi kode etik dan standar profesi yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan; dan
  4. Menyampaikan laporan kepada Kepala PPPK apabila terdapat perubahan data paling lama 1 ( satu) bulan setelah terjadinya perubahan.

KJA berbentuk Badan Usaha:

  1. Perseorangan;
  2. Persekutuan Perdata;
  3. Firma; atau
  4. Perseroan Terbatas. (PT)

Maksucl dan Tujuan pendirian kantor, yaitu memberikan jasa di bidang akuntansi sesuai clengan ketentuan peraturan perundangundangan. Akuntan Berpraktik dilarang memberikan jasa asurans sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.

Perseroan Terbatas 

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Dilihat dari aturan dan perundang-undangan yang bertanggungjawab atas Laporan Keuangan adalah dewan direksi, nah kalau dilihat disini dewan direksi jika tidak memiliki kopetensi dalam menyusun laporan keuangan dapat menunjuka orang individu,lembaga, Kantor Jasa Akuntan dan Kantor Akuntan Publik. Menunjuk indifidu bisa bersifat sebagai Karywan tetap,paruh waktu atau sebagai tenaga profesional lepas akan tetapi seluruh tanggungjawab Laporan keuangan ada pada direksi, maka pola begini membuat KJA sebenarnya mendapat tantangan.

KJA tentu akan sulit bersaing dengan Orang Profesional Individu dikarena KJA memiliki cost bawaan seperti iyuran tahunan dan Kewajiban PPL dimana Profesional Individu bisa tidak memiliki cost tersebut. Konsultan Profesional Individu juga tidak terikat banyak aturan hanya terkait aturan perpajakan PPh pasal 21 saja. jika mereka butuh lembaga lebih baik membuta Gerenal Consultan dalam bentuk Badan PT. Kondisi ini jika tidak dirumuskan secara spesifik di mana posisi KJA maka KJA ini tidak akan dilirik karena dianggap keberadaannya tidak begitu penting.

Ada yang berwacana membuat KJA supaya berguna, buat aturan entah itu UU atau PMK bahwa yang menanda tangani laporan keuangan adalah Para Pemegang CA atau tau Akuntan berpraktek atau KJA. Jelas ini jebakan yang musti hati-hati karena secara otomatis Tanggungjawa hukum dari direksi bisa berpindah kepada KJA, kalau tidak saya rasa para corporasi tidak akan mau membayar mahal buat apa karena untuk memastikan laporan keuangan bener mereka cukup menghired staff yang memiliki kemampuan akuntansi atau orang individu yang memiliki kemampuan itu.

Apa Solusinya?

Solusi yang paling bisa di ambil dan di usahakan asosiasi Kementrian Keuangan sebagai Regulator yang memberikan izin pada KJA,KAP dan KKP.

  1. Membuatan batas yang jelas antara KJA dan KAP Dalam Memberikan jasa.
    Kementrian Keuangan harus mulai memikirkan membuat batasan yang jelas antara dua profesi ini. Misalkan KJA fokus melayani jasa non-Assurance dan KAP Jasa Assurance. Disini pasti pihak IAPI tidak akan setuju akan tetapi PPPK Kementrian Keuangan juga membuat aturan tambahan lagi untuk meningkatkan peluanga KAP dengan menerbitakan PMK Berkoordinasi dengan dirjen Pajak Bahawa semua Entitas Bisnis yang telah mengajukan PKP Maka mereka wajib di Audit Kantor Akuntan Publik, jika tidak di Audit Maka menjadi Prioritas Utama Dalam pemeriksaan Pajak.
  2. Tidak Boleh Rangkap Izin.Dalam mengajukan izin kantor dan usaha Profesional seorang individu yang memiliki sertifikasi CA,CPA,BKP tidak boleh melakukan rangkap pengajuan izin untuk mendirikan KJA,KAP dan KKP. mereka harus memilih satu saja dalam mengajukan izin, sehingga bekerja profesional dan fokus dalam pelayanan. Dalam hal ini bisa melindungi terkait jasa-jasa yang ada secara baik.
  3. Buru Semua Tega Freelance yang tidak Profesional. Seorang yang bekerja pada bidang AKuntansi, AUdit dan Perpjakan harus terdaftar disalah satu kantor KJA,KAP dan KKP. dan mereka dilaporankan aktivitasnya kepada PPPK secara rinci termasuk klien apa saja yang mereka kerjakan, tidak boleh rangkap kantor. Yang boleh saling silang pekerjaan hanya kantor dalam satu komunitas OAI saja.
  4. Dorong Pendirian OAI. Organisasi Akuntan Indonesia ini bisa solusi mutu dimana bisa bergabung KJA,KAP dan KKP dalam satu OAI. Dimana masing-masing lembaga dimiliki indivisu yang berbeda, mereka harus menetapkan standar kerjsama dan mutu bersama termasuk pengendalian terhadap SPM OAI.