Profesi Keuangan

Pemegang CPA yang belum Memiliki izin AP menyambut baik RPMK yang Baru

Pemegang CPA yang belum Memiliki izin AP menyambut baik RPMK yang Baru

Setelah di nilai tindakan IAPI kontrak produktif terhadap peryumbuhan Akuntan Publik Indonesia dengan terbuktinya pertumbuhan Akuntan Publik Indonesia Sangat Lambat , IAPI sebagai Organisasi yang di berikan hak monopoli oleh Kementrian Keuangan belum mampu mendongkrak jumlah Pertumbuhan Akuntan Publik di Indonesia. Data menunjukan Kurun waktu 2018-2020 hanya terdapat 34 orang penambahan Akuntan Publik melalui skema saringan ujian yang diadakan oleh IAPI. Maka banyak protes dari pemegang CPA yang tidak kunjung di berikan izin sedangkan mereka sudah memegang sertifikat CPA. Pemegang CPA merasa kebijakan yang berubah-ubah dari IAPI dalam hal persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi izin AP dengan adanya 2 ujian tambahan AASL dan Komprehensif yang subjektif dan tidak memiliki arah yang jelas dinilai kesengajaan guna memperlambat pertumbuhan Akuntan Publik di Indonesia.

Hal ini menyebabkan gelombang protes yang tidak terbendung dari pemegang CPA yang belum mendapat izin AP yang berujung terbetuklah Forum CPA Non AP dan beberapa kali melayangkan surat protes kepada IAPI atas tindakan tersebut. Bahkan Salah satu pemegang CPA Suhada sampai membuat perbandingan antara PMK yang berlaku dengan PA IAPI yang di anggap jauh dari semestinya dan menyampaikan protes langsung kepada pengurus IAPI pada saat acara zoom bersama membahas permasalahan ini, akan tetapi IAPI dinilai tidak merespon protes anggota CPA dengan baik dengan munculnya beberapa PA yang kurang berkenan.

Disisi lain sebagian kelompok pemegang CPA menggalang dana dan membuat draft dan berencana membawa masalah ini ke jalur hukum dengan melayangkan  tuntutan hukum kepada pengurus IAPI yang di anggap membuat kebijakan yang merugikan para pemegang CPA dan mengingkari produk hukum yang mereka keluarkan dengan berbagai dalih. Jika sampai ini terjadi tentunya ini sebuah preseden buruk bagi profesi Akuntan Publik di Indonesia dan akan mencoreng muka PPPK Kementrian Keuangan dimana dunia sebagai lembaga Negara yang diamanahkan UU sebagai regulator yang mengawasi profesi Akuntan Publik, terkesan PPPK tidak memiliki power ketimbang IAPI sebagai sebuah organisasi yang di berikan hak monopoli oleh PPPK Kementrian keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan.

Dengan munculnya RPMK Nomor xxx/PMK.o1/2021 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Akuntan Publik, sebagian besar oleh pemegang CPA dinilai sudah tepat dan harus memikirkan kepentingan 2.400 pemegang CPA dan kepentingan publik walau ada beberapa pasal masih di sarankan diperbaiki, mereka menyarankan:

1. Jika diperkenankan mohon pada PASAL 3 Point nomor angka 2 semula ditulis " 

SERTIFIKAT TANDA LULUS UJIAN PROFESI AKUNTAN PUBLIK" bisa diganti dan dipertegas menjadi " SERTIFIKAT TANDA LULUS CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT ( CPA )"

Supaya tidak ada multitafsir terhadap Sertifikat TANDA LULUS UJIAN LAINNYA selain SERTIFIKAT TANDA LULUS CPA.


2. Tanda lulus CPA tersebut mohon juga agar menjadi satu satunya tanda lulus CPA ( tidak ada tanda lulus ujian lainnya ) yang diupload / menjadi syarat pada Permohonan IJIN AP di APLIKASI ELSA-PK.

PPPK Kementrian keuangan melalui PMK yang baru menjadi harapan sebagai solusi dari konflik antara 2.400 pemegang CPA yang belum mendapat rekomendasi Akuntan Publik dengan IAPI, saat ini mereka masih memiliki kepercayaan kepada PPPK akan memutuskan untuk kepentingan masyarakat banyak bukan kepentingan IAPI saja, sehingga kepercayaan publik terhadap PPPK tidak luntur sebagai regulator yang bijaksana dan independen tanpa intervensi kepentingan lainnya.