Akuntansi Publik

Dana Desa dan Problematikanya

Dana Desa dan Problematikanya

Dana Desa Dalam Kaca Mata Kementrian Keuangan
Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati/walikota mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa setelah mendapat persetujuan bupati/walikota dengan memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

Undang-Undang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahtaraan masyarakat. Setiap tahun Pemerintah Pusat telah menganggarkan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa.

Pada tahun 2015, Dana Desa dianggarkan sebesar Rp20,7 triliun, dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp280 juta. Pada tahun 2016, Dana Desa meningkat menjadi Rp46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp628 juta dan di tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp 60 Triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp800 juta. Berdasarkan hasil evaluasi tiga tahun pelaksanaannya, Dana Desa terbukti telah menghasilkan sarana/prasarana yang bermanfaat bagi masyarakat, antara lain berupa terbangunnya lebih dari 95,2 ribu kilometer jalan desa; 914 ribu meter jembatan; 22.616 unit sambungan air bersih; 2.201 unit tambatan perahu; 14.957 unit PAUD; 4.004 unit Polindes; 19.485 unit sumur; 3.106 pasar desa; 103.405 unit drainase dan irigasi; 10.964 unit Posyandu; dan 1.338 unit embung dalam periode 2015-2016.

Selain itu, desa juga punya kesempatan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat, melalui pelatihan dan pemasaran kerajinan masyarakat, pengembangan usaha peternakan dan perikanan, dan pengembangan kawasan wisata melalui BUMDes (badan usaha milik desa). Kunci sukses untuk mensejahterakan masyarakat dalam membangun desa adalah kuatnya sentuhan inisiasi, inovasi, kreasi dan kerjasama antara aparat desa dengan masyarakat dalam mewujudkan apa yang menjadi cita-cita bersama. Pembangunan desa tidak mungkin bisa dilakukan aparat desa sendiri, tapi butuh dukungan, prakarsa, dan peran aktif dari masyarakat.

Hasil evaluasi penggunaan Dana Desa selama dua tahun terakhir juga menunjukkan bahwa Dana Desa telah berhasil meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa yang ditunjukkan, antara lain dengan menurunnya rasio ketimpangan perdesaan dari 0,34 pada tahun 2014 menjadi 0,32 di tahun 2017. Menurunnya jumlah penduduk miskin perdesaan dari 17,7 juta tahun 2014 menjadi 17,1 juta tahun 2017 dan, adanya penurunan persentase penduduk miskin perdesaan dari 14,09% pada tahun 2015 menjadi 13,93% di tahun 2017. Pencapaian ini akan dapat ditingkatkan lagi di tahun-tahun mendatang dengan pengelolaan Dana Desa yang baik.

Hal yang penting yang dapat diterapkan dalam pengelolaan Dana Desa dengan melibatkan masyarakat adalah perlunya melakukan kegiatan dengan pola swakelola, menggunakan tenaga kerja setempat, dan memanfaatkan bahan baku lokal yang ada di desa. Dengan pola swakelola, berarti diupayakan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan secara mandiri oleh Desa, sehingga uang yang digunakan untuk pembangunan tersebut tidak akan mengalir keluar desa. Dengan menggunakan tenaga kerja setempat, diharapkan pelaksanaan kegiatan tersebut bisa menyerap tenaga kerja dan memberikan pendapatan bagi mereka yang bekerja. Sementara penggunaan bahan baku lokal diharapkan akan memberikan penghasilan kepada masyarakat yang memiliki bahan baku tersebut.

Asas Pengaturan Desa

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi tonggak perubahan paradigma pengaturan desa. Desa tidak lagi dianggap sebagai objek pembangunan, melainkan ditempatkan menjadi subjek dan ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa yang pengaturannya berpedoman pada 13 azas sebagai berikut:

  1. - Rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul
  2. - Kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat Desa dan unsur masyarakat Desa dalam membangun Desa
  3. - Subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa
  4. - Keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat Desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
  5. - Kegotong-royongan, yaitu kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun Desa
  6. - Kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat Desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat Desa
  7. - Musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan
  8. - Demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat desa atau dengan persetujuan masyarakat desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin
  9. - Kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri
  10. - Partisipasi, yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan
  11. - Kesetaraan, yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran
  12. - Pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa
  13. - Keberlanjutan, yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan Desa

Sesuai prinsip money follows function dan money follows program desa juga diberikan sumber pendapatan yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimiliki guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Dasar Hukum Pengelolaan Desa dan Dana Desa

Penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Prinsip Penggunaan Dana Desa

Dalam Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, perlu diperhatikan prinsip-prinsip penggunaan Dana Desa. 6 Prinsip penetapan prioritas penggunaan Dana Desa , yaitu :

  1. - Kedailan, mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membedabedakan
  2. - Kebutuhan Prioritas, mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa
  3. - Kewenangan Desa, mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa
  4. - Partisipatif, mengutamakan prakarsa dan kreatifitas Masyarakat
  5. Swakelola dan berbasis sumber daya Desa, pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam Desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Desa dan kearifan lokal
  6. Tipologi Desa, mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa

Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan Keuangan Desa meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban.

A. Perencanaan

  • - Sekdes menyusun Raperdes tentang APBDesa yang akan dibahas dan disepakati antara Kades dan BPD;
  • - APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat paling lambar bulan Oktober tahun berjalan;
  • - APBDesa dievaluasi oleh Bupati/Walikota selama maksimal 20 hari kerja, dan Kepala Desa harus melakukan penyempurnaan selama 7 hari jika APBDesa dinyatakan Raperdesa tidak sesuai; dan
  • - Prioritas penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam musyawarah desa antara BPD, Pemdes, dan Unsur Masyarakat.

B. Penatausahaan

  • - Wajib dilaksanakan oleh Bendahara Desa;
  • - Pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran;
  • - Melakukan tutup buku setiap akhir bulan;
  • - Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan;
  • - Laporan diampaikan setiap bulan kpd Kades plg lambat tgl 10 bulan berikutnya; dan
  • - Menggunakan : Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank.

C. Pelaksanaan

  • - Pengeluaran dan penerimaan dilaksanakan melaui rekening Kas Desa atau sesuai ketetapan pemerintah kab/kota, dengan dukungan bukti yang lengkap dan sah;
  • -  Pemdes dilarang melakukan pungutan selain yg ditetapkan dalam Perdes;
  • - Bendahara dpt menyimpan uang dlm Kas Desa besarannya ditetapkan dgn Perbup/Walikota;
  • - Pengadaan barang dan/atau Jasa di Desa diatur dgn Perbup/ Walikota; dan
  • - Penggunaan biaya tak terduga harus dibuat rincian RAB, dan disahkan Kepala Desa.

D. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

  • - Kades menyampaikan laporan kepada Bupati/Walikota melalui Camat yang terdiri dari laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama dan semester akhir tahun;
  • - Laporan pertanggungjawaban realisasi Pelaksanaan APBDesa, disampaikan setiap akhir Tahun anggaran yang terdiri dari Pendapatan, belanja, dan pembiayaan, dimana ditetapkan dengan Perdes; dan
  • - Lampiran Format laporan:
    • ❖ Pertanggungjawaban realisasi Pelaks.APBDesa T.A. berkenaan;
    • ❖ Kekayaan Milik Desa per 31 Des. T.A. berkenaan; dan
    • ❖ Program Pemerintah Pemda yg masuk ke Desa.

Prioritas Pelaksanaan dan Pendanaan

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya/bahan baku lokal, dan diupayakan dgn lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat (PMK No.50/2017 Ps 128)

Mekanisme Pemantauan dan Pelaporan Dana Desa

Kementerian Keuangan melakukan monitoring dan evaluasi atas Penyaluran Dana Desa yang berbasis kinerja penyerapan dan capaian output, untuk memantau optimalisasi penggunaan dana dan pencapaian output dan mengevaluasi efektivitas kebijakan pengalihan penyaluran melalui KPPN dalam mendekatkan pelayanan di daerah dan memperkuat governance akuntabilitas Dana Desa

Pelanggaran dan Sanksi Terhadap Pengelolaan Dana Desa

Kasus-Kasus Dana Desa

Indonesia Corruption Watch ( ICW) mencatat kasus korupsi di sektor anggaran desa menjadi kasus yang terbanyak ditindak oleh aparat penegak hukum selama tahun 2019 lalu bila dibandingkan sektor-sektor lainnya. Data ICW menunjukkan, terdapat 46 kasus korupsi di sektor anggaran desa dari 271 kasus korupsi selama 2019. Korupsi anggaran desa tercatat memberi kerugian negara hingga Rp 32,3 miliar. "Banyaknya korupsi dana desa ini menunjukkan belum adanya sistem yang secara komprehensif dilakukan atau dibuat oleh Pemerintah dalam hal pengawasan dana desa," kata Peneliti ICW Wana Alamsyah di Kantor ICW, Jakarta, Selasa (18/2/2020) (Kompas.com).

ICW mencatat korupsi Dana Desa yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Catatan ICW, korupsi Dana Desa pada 2015 mencapai 22 kasus. Kasus tersebut meningkat menjadi 48 kasus pada 2016 dan naik lagi menjadi 98 dan 96 kasus pada 2017 dan 2018. Dengan kata lain, korupsi Dana Desa selama 2015-2018 mencapai 252 kasus. ICW mencatat  jumlah kepala desa yang terjerat korupsi di desa juga ikut naik. Catatan mereka, sebanyak 214 kepala desa tersangkut kasus korupsi selama periode tersebut. Rinciannya adalah: 15 kepala desa terjerat pada 2015, 61 terjerat pada 2016, 66  terjerat pada 2017, dan 89 lainnya terjerat pada 2018. Kasus-kasus korupsi dana desa ini meliputi penyalahgunaan anggaran, laporan fiktif, penggelapan, penggelembungan anggaran, dan suap. Kasus korupsi anggaran desa ini menyebabkan total kerugian negara mencapai Rp107,7 miliar. (cnnindonesia.com)