Pendidikan

Profesi Dosen Indonesia dan Problematikannya

Profesi Dosen Indonesia dan Problematikannya

Menurut UU No. 15 Tahun 2005 Tetang Guru dan Dosen, Defenisi Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Dilihat dari defenisi ini ada 3 tugas pokik dosen dalam menyebarkan ilmu pengetahuan

  1. - Pendidikan, Hal ini dapat dilakukan dengan mealakukan pengajaran dikampus.
  2. - Penelitian, dengan melakukan penelitian ilmiah.
  3.  - Pengambdian kepada Masyarakat

3 hal ini sering di kenal dengan istilah Tridarma Perguruan Tinggi, maka Jika ada perguruan Tinggi yang telah mengakat Dosen dan kemudian dapat pengukuhan dari pemerintah dengan memperoleh Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN)  tidak dengan mudah memperoleh haknya dalam menjalankan Tridarma tersebut maka perguruan Tinggi seperti ini bisa dituntut atas pelanggaran UU dan Peraturan lainnya, maka seorang Dosen dapat melakukan Gugatan hukum Kepada Perguruan Tinggi tersebut atas tidak diberikan akses yang mudah atas pemenuhan hak dan Tanggungjawabnya.Maka untuk hal ini perguruan tinggai harus berhati-hati dalam membuat kebijakan.

Dasar Hukum Terkait Profesi Dosen

  1. 14 Tahun 2005: Guru dan Dosen
  2. 20 Tahun 2003: Sistem Pendidikan Nasional
  3. 47 Tahun 2009: Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen
  4. 37 Tahun 2009: dosen 
  5. 20 Tahun 2008: Penetapan inpassing pangkat dosen bukan PNS yang telah menduduki jabatan akademik di PTS dengan pangkat PNS 
  6. 108/P/2009: PT Penyelenggara Sertifikasi Pendidik ( Untuk Dosen untuk tahun 2010 dan 2011 )
  7. Kepmendiknas 36/D/O/2001: Petunjuk teknis pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen 
  8. - Keputusan Bersama Mendikbud dan Kepala BKN: 61409/MPK/KP/1999 dan nomor 181 tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999: petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya 
  9. 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999: Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya. Lampiran:

Sedangkan defenisi Profesional dalam UU No. 15 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.   Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Menurut PP No. 37 tahun 2009 tetang Dosen, Dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu. Status dosen ini bisa dilihat di situ https://forlap.ristekdikti.go.id/

Jika sesorang yang mengaku dosen maka statusnya dapat dilihat pada situs tersebut, maka akan keluar data walau terkadang tidak update, seperti data saya berikut , ada 2 pendidikan saya yang tidak updatae, Program Profesi Akuntansi Trisakti dan Magister ilmu Komputer Budiluhur Tidak teru. Terkait data ini yang mengupdate kampus yang menjadikan anda dosen untuk riwayat mengajar dan kampus yang menerbitkan Ijazah untuk riawayat pendidikan.

Akan tetapi terkait profile Dosen selalu update karena hal tersebut berhubungan dengan tempat yang mengakui anda sebagai dosen tetap.


Ada beberapa hal yang perlu di kritisi dalam penentuan Status Dosen dan nasib dosen di Indonesia, jika kita ingin kualitas pendidikan kita lebih baik kedepan, maka paling tidak ada 5 hal terkait dosen yang harus diperbaiki segera di Negara kita ini.

1. Revisisi Defenisi dan Kelompok Dosen Tetap
Secara defenisi Menurut PP No. 37 tahun 2009 tetang Dosen, Dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu. Maka melihat defenisi ini seharusnya tidak ada istilah Dosen Tetap Paruh Waktu ( Homebased) yang saat ini masih banyak di berlakukan oleh seluruh perguruan tinggi di Indonesia dalam mengakali peraturan ini. 

Seharusnya pemerintah melakukan perubahan terhadap PP No. 37 Tahun 2009 tetang defenisi Dosen dengan tetap Istilah "Dosen Tetap Akademisi"  dan "Dosen Tetap Praktisi".

Dosen Tetap Akademisi merupakan Dosen tetap yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik, administrasi, pejabat akademik pada satuan pendidikan tinggi tertentu.

Dosen Tetap Praktisi merupakan Dosen Tetap yang memiliki keahlian khusus praktik didunia Profesional yang bekerja secara paruh waktu pada satuan pendidikan tinggi tertentu.

2. Dosen Hanya Bekerja Pada Satu Perguruan Tinggi

Kita mungkin sering melihat banyak dosen yang mengajar lebih dari satu perguruan Tinggi secara jangka panjang sedangkan ia berstatus sebagai dosen tetap di sebuah perguruan tinggi, hal ini tidak ada aturan yang melarang akan tetapi untuk kualitas ini perlu di teliti, suatu perguruan tinggi juga tidak sanggup melarang karena jika ada permintaan ada juga kompensasi yang harus mereka berikan sepadan jika tidak maka akan banyak seorang profesional akan enggan menjadi dosen tetap, maka kampus akan bermasalah terkait rasio dosen.

Jika sesorang Dosen mampu mengalokasikan banyak waktu untuk mengajar di berbagai perguruan tinggi seharusnya dia mampu mengalokasikan berbagi ilmu untuk perguruan tinggi dimana ia terdaftar sebagai dosen tetap di kampusnya juga lebih banyak, lebih gagal lagi sebuah kampus memiliki dosen tetap berpotensi malah tidak mendapat jam mengajar di kampusnya akan tetapi di berdayakan secara baik oleh kampus lain, ini menunjukan buruknya pengelolan SDM sebuah Perguraun Tinggi maka perguruan tinggi seperti ini tidak layak seharusnya menyandang akreditasi baik.

Bagi seorang Dosen kondisi ini kadang dilematis karena tidak jelasnya standar peganjian perguruan tinggi sehingga seorang dosen melakukan kalkulasi, jika ia tidak bekerja di berbagai perguruan tinggi maka kebutuhan mereka akan sulit terpenuhi, kecuali ia memiliki bisnis atau sebagai Dosen Praktisi Profesional yang bukan jasa profesional sesuai bidangnya, mungkin mengajar hanya sebagai panggilan jiwa. Maka ada istilah lawakan dan Guyonan satir mendefenisikan Dosen dengan "Kerjaan Sedus Gaji se-sen". Indonesia tidak memiliki Standar Gaji Minimum Bagi seorang Dosen.

3. Pemerintah Harus Menerbitkan Standar Gaji Dosen Nasional
Pemerintah sepertinya tidak perduli dengan pendidikan Indonesia, secara defenisi sudah memberikan Dosen sebagai Status Profesional akan tetapi pemerintah tidak berani membuat aturan Standar Gaji Minimum Dosen sesuai Jenjang Jabatan Fungsional Akademiknya. Jadi Dosen ini seperti ibarat buruh pendidikan dengan tututan untuk mencerdaskan anak bangsa dengan begitu tinggi.

Sektor lain ada istilah UMR dan UMP mengapa Profesi Dosen Juga tidak menganut mekanisme ini, Kenapa ada pengecualian terhadap Profesi yang mencerdaskan anak bangsa ini?. Saya secara Pribadi terkadang sedih mendengar curhatan kawan-kawan seprofesi yang di gaji sekali datang dengan mengajar 2,5 jam hanya di bayar Rp.20.000 rupiah, bahkan seorang buruhpun mungkin lebih tinggi dari profesi dosen ini, bahkan seorang pak ogah 2,5 jam di lampu merah dia bisa dapat lebih dari itu . Maka tidak salah seorang dosen akan ngamen ngajar sana sini untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, atau lebih memilih membuka kantor profesional sedangkan kemapuan akademik dan pengalaman prakteknya di butuhkan oleh anak didik di perguruan tinggi.

4. Tunjangan Sertifikasi Dosen Adalah Hak Mutlak Dosen Tetap

Terkait sertifikasi Dosen ini agak lucu,  saya lihat pemberiannya tidak mutlak sewaktu sorang Dosen di Kukuhkan sebagai Dosen tetap oleh Dikti, akan tetapi ada proses seleksi selanjutnya, ini menunjukan Dikti dalam memberikan status dosen tetap bisa dikatakan asal dan tidak percaya dengan keputusannya. Harusnya Tunjangan Profesi Dosen ini mutlak langsung di terima oleh seorang Dosen disaat ia memiliki NIDN dan Jenjang Jabatan Fungsional Akademik. Jika seorang telah memiliki NIDN dan tidak mengajukan Jenjang Jabatan Fungsional Akademik paling lambat 1 tahun maka status NIDNnya di cabut.

5. Pengawasan PenggunaanTunjangan Sertifikasi Dosen 

Jika Pemerintah telah menetapkan Poin 4 diatas, maka penggunaan uang tunjangan ini perlu di awasi ,sehingga peningkatan kompetensi dosen tepat sasaran. Misal dengan mulai memberikan bobot kredit kewajiban ikut PPL bagi Profesi dosen dimana 50% dari dana Serdos tersebut harus mereka gunakan untuk kebutuhan mengikuti peningkatan keilmuannya, sehingga Dosen-Dosen Indonesia ini tidak Kudet alias Kurang Update. Jika ia tidak menggunakan 50% uang serdos dalam setahun untuk PPL maka ia bisa gunakan untuk menambah pendidikan di bidang lain dibuktikan dengan izin kuliah dan Biaya kuliah yang di bayarkan.

Untuk Dosen yang menerima Beasiswa dari pemerintah maka Tunjangan serdosnya di berhentikan sementara waktu sampai tunjangan beasiswanya habis. 

Jika ingin pendidikan kita berubah secara kualitas maka perhatikan dulu tenaga pendidiknya, apakah 5 poin ini tidak diketahui oleh pemerintah pastilah mereka tahu karena Mulai dari metri, anggota dewan, dan penajabat dinas pendidikan lainnya notabennya mereka juga banyak dari kalangan dosen, akan tetapi setelah duduk mereka lupa ingatan akan memperjuangan nasib Dosen.